JPU Tolak Pleidoi Habib Bahar

BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor menolak nota pembelaan atau pleidoi Habib Bahar bin Smith. Jaksa berpendapat perbuatan terdakwa menganiaya dua remaja CAJ (18) dan MKU (17) sudah termasuk tindak pidana.

Dalam tanggapannya, jaksa Purwanto Joko Irianto menyatakan pleidoi yang dibacakan Bahar dan tim penasihat hukumnya, keliru. JPU sudah menguraikan hal-hal yang dijadikan dasar pembelaan oleh pengacara.

"Kami dengan tegas menolak nota pembelaan terdakwa. Kami menyatakan tetap pada surat tuntutan dengan harapan majelis mempertimbangkan surat tuntutan kami. Materi yang diuraikan dalam pleidoi telah terjawab di surat tuntutan. Mungkin tim penasihat hukum kurang cermat terhadap apa yang kami uraikan dalam tuntutan," kata Purwanto dalam sidang lanjutan beragenda replik yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Jalan Seram, Kota Bandung, Senin (24/6/2019).

Purwanto mengemukakan, tuntutan jaksa sesuai fakta-fakta persidangan. Pihak jaksa dalam persidangan telah menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Bahar menganiaya dua remaja CAJ dan MKU.

"Saksi korban membenarkan keterangan yang disampaikan di BAP (berita acara pemeriksaan) penyidik. Hal itu terungkap di persidangan. Fakta itu sudah kami tuangkan dalam analisa yuridis. Sehingga keliru kalau mengatakan fakta hukum yang disampaikan tidak sesuai. Penuntut umum konsisten, serius, dan fair mengungkap fakta persidangan dalam surat tuntutan pidana," ujar dia.

Sementara itu, terkait empat saksi meringankan dari pengacara yang disebut tak termuat secara utuh dalam tuntutan, jaksa berpendapat bahwa saksi meringankan itu hanya menjelaskan kejadian di Bali, bukan perbuatan penganiayaan yang sesuai dakwaan jaksa. "Empat saksi yang dihadirkan tidak dapat menghapuskan tindak pidana terdakwa kepada korban," ujar Purwanto.

Terkait usia korban MKU yang dianggap sudah dewasa, jaksa berpegang pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ayat tersebut tertuang batas usia anak 18 tahun.

"Bahwa apabila tim penasihat hukum berpendapat tidak ada bukti formil akta kelahiran itu tidak beralasan. Bukti surat kartu keluarga yang disampaikan Disdukcapil bahwa korban lahir 13 Desember 2001 dan kejadian 1 Desember 2018. Sesuai pendapat ahli, setelah pengecekan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) didapat, saksi korban MKU adalah anak dan belum mencapai 18 tahun," ungkap JPU.

Sebelumnya, jaksa menuntut Habib Bahar bin Smith hukuman 6 tahun penjara. Jaksa meyakini Bahar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap CAJ dan MKU. Habib Bahar juga dituntut hukuman denda Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, diganti kurungan 3 bulan penjara. Habib Bahar lantas membacakan pembelaan dengan meminta hakim menjatuhi hukuman yang adil. (Baca Juga: Bacakan Pleidoi, Habib Bahar Mengaku Tak Berniat Aniaya 2 Remaja(zik)