Tangani Sengketa Pemilu, Sembilan Hakim MK Dipastikan Independen

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan bakal menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2019 secara independen. MK tidak akan terganggu oleh apa pun.

"Yang jelas independensi itu dijamin 100 persen, dari sembilan hakim tersebut semuanya independensinya bisa dijamin. Sekali lagi, meskipun ada yang mencoba (mengganggu) insya Allah kami tidak akan terganggu," ujar Ketua MK Anwar Usman di Kantor MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

MK juga tidak akan terpengaruh terkait situasi di luar yang ricuh beberapa hari kemarin. MK juga tidak hanya menyelesaikan perkara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), tapi perkara lainnya. "Kami tidak terpengaruh oleh situasi di luar. Independensi itu sudah dimunculkan dari semua perkara, bukan perkara ini saja," ujar Anwar.

Untuk memastikan indenpendensi MK, lanjut Anwar, pihaknya akan melakukan proses persidangan secara terbuka. Sehingga publik dapat mengetahui melalui media massa. "Kami sampaikan sekarang, nanti rekan-rekan media semua bisa menyaksikan persidangan mulai dari awal sampai putusan dan itu dilaksanakan secara terbuka," tuturnya.

Anwar juga memastikan pihaknya akan menyelesaikan perselisihan hasil Pileg 2019 selama 30 hari. Sedangkan Pilpres 2019 akan diselesaikan selama 14 hari.

Adapun sembilan hakim MK yang akan menangani perkara Pemilu 2019 yakni, Anwar Usman, Aswanto (sekaligus menjabat Wakil Ketua MK), Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna. Kemudian Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Diketahui, MK akan menggelar sidang gugatan pilpres pada 17 Juni 2019. Gugatan pilpres ditargetkan selesai hingga putusan pada 28 Juni 2019. Sementara, untuk sidang gugatan pileg akan selesai pada 9 Agustus 2019. (Baca Juga: Muhammadiyah Berharap MK Profesional dan Independen(zik)