Anggota KPPS Meninggal, Golkar Jabar Desak Pemilu Serentak Dievaluasi

BANDUNG - DPD Partai Golkar Jawa Barat mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang digelar secara serentak untuk pertama kalinya itu.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi menyatakan, evaluasi penting dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Pasalnya, banyak persoalan yang muncul di lapangan, paling mencolok adalah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada hari pencoblosan, 17 April lalu.

"Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan serius dari pemerintah. Setelah proses pemilu selesai, ini harus dievaluasi segera oleh pemerintah," tegas Dedi di Bandung, Jumat (19/4/2019).

Dedi menilai, kasus meninggalnya petugas KPPS tersebut menjadi potret betapa penyelenggaraan Pemilu 2019 melelahkan semua pihak, terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD provinsi hingga kabupaten, serta pemilihan anggota DPD. "Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam," ujarnya.

Menurut Dedi, sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak petugas di tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan pekerjaannya saat dini hari, bahkan hingga pagi. Belum lagi jika harus dilakukan pencoblosan dan penghitungan ulang.

Tak hanya KPPS, lanjut Dedi, pemilu serentak tersebut juga melahirkan banyak tekanan psikologis bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang juga menjadi tim sukses kampanye Pilpres 2019. "Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus pilpres terus pileg. Konsentrasi bisa terpecah," paparnya.

Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi, tambah Dedi, adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Penyelenggaraan Pemilu 2019, menurut Dedi, menyebabkan masalah psikologis sosial yang begitu berat. "Pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak," tandasnya. (BACA JUGA: Pemilu 2019, 10 Petugas TPS di Jabar Meninggal Dunia )