Sumber Dana Operasional Kades Harus Jelas

JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng mengingatkan agar pemerintah memiliki sumber dana yang jelas untuk dana operasional kepala desa (kades). Jangan sampai rencana ini malah membebani pemerintah daerah.

"Harus jelas sumber dananya. Jangan nanti dibebankan di alokasi dana desa (ADD) yang sumbernya APBD. Tentu akan lebih baik jika alokasi ini dibebankan ke pemerintah pusat," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, sering kali pemerintah pusat membuat kebijakan tanpa berbicara dengan pemerintah daerah (pemda). Bahkan, kapasitas fiskal daerah dianggap setara. Jika kebijakan alokasi dana operasional lagi-lagi dibebankan kepada ADD, hal itu bisa berdampak pada berkurangnya belanja modal didaerah.

"Misalnya pusat menaikkan nominal dana desa karena untuk dana operasional kades, itu silakan. Tapi kalau tetap dibebankan kepada daerah dan kapasitas fiskal tidak memenuhi, itu bisa berimbas ke pembangunan," tandasnya.

Diketahui, pemerintah akan mempertimbangkan pengucuran dana operasional bagi kepala desa (kades). Wacana ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dan berdialog dengan kepala desa di Jakarta kemarin.

Di hadapan Presiden, para kepala desa menceritakan berbagai kesulitan yang dialaminya. Tidak saja harus menjalani tugas selama 24 jam penuh, tapi juga harus mengeluarkan uang pribadi untuk menghadiri undangan dari masyarakat. (Baca Juga: Pemerintah Kaji Kucurkan Dana Operasional Kades(zik)