Pemerintah Kaji Kucurkan Dana Operasional Kades

JAKARTA - Pemerintah akan mempertimbangkan pengucuran dana operasional bagi kepala desa (kades). Wacana ini muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dan berdialog dengan kepala desa di Jakarta kemarin.

Di hadapan Presiden, para kepala desa menceritakan berbagai kesulitan yang dialaminya. Tidak saja harus menjalani tugas selama 24 jam penuh, tapi juga harus mengeluarkan uang pribadi untuk menghadiri undangan dari masyarakat.

"Kami kepala desa bertugas 24 jam. Kambing beranak diurus, ibu melahirkan urus, ibu hamil urus. Apalagi setiap ada undangan di desa, Pak. Nah ini saya yakin ini aspirasi seluruh ke pala desa di seluruh Indonesia, saya yakin. Undangan dalam satu minggu dua, amplopnya dua, Pak," ungkap kades di wilayah Sinjunjung, Sumatera Barat (Sumbar), Zuliatman dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Stadion Tenis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin.

Menurut dia, berbagai tugas tersebut tidak sebanding dengan penghasilan tetap (siltap) kades. Apalagi, dengan besarnya dana desa, kades dianggap memiliki uang yang besar. "Karena orang tahu bahwa dana di desa ini besar sehingga,'Pak Kepala Desa hadir, Pak Kepala Desa hadir.' Apa yang harus kami beri, sementara siltap hanya segitu," ungkapnya.

Presiden Jokowi pun mengaku paham dengan kondisi para kades tersebut. Jokowi mengatakan dapat menangkap apa yang diinginkan para kades. "Saya tahu ke arah mana ini. Saya tahu. Artinya kan ada dana operasional. Benar kan?" katanya.

Jokowi mengatakan bakal segera memutuskan perihal pengadaan dana operasional tersebut. Dia belum dapat memastikan besaran dana itu. "Berapa nanti kan tinggal berapanya (dana operasional itu), nanti kita hitung biar jelas," ujarnya.

Menurut dia, dana operasional memang diperlukan untuk menunjang kades dalam melaksanakan tugas. Apalagi, kades sering kali harus menghadiri berbagai undangan masyarakat seperti pernikahan sampai melahirkan. "Kalau yang namanya presidennya desa, kemudian enggak ninggalin apa-apa ya malu. Malu saya tahu," ujar Jokowi.

Selain itu, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan bahwa kades memiliki tanggung jawab besar karena mengelola anggaran yang tidak sedikit. Apalagi, desa selama beberapa tahun ini sudah digelontori anggaran Rp257 triliun. "Dengan demikian diperlukan juga dana operasional untuk kepala desa sehingga mengontrol, mengawasi penggunaan dana desa di lapangan betul-betul bisa efektif," katanya.

Jangan sampai, lanjut Jokowi, karena keterbatasan anggaran, para kades malah mencari-cari dari sumber-sumber yang ilegal. Maka lebih baik diberi dana operasional yang legal. "Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional, dia cari-cari jurus-jurus yang merupakan penyelewengan, iya kan? Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada. Itu lebih baik," tandasnya.