Ini Kata Demiz soal Negara dalam Negara dan Menteri Bicara Meikarta

BANDUNG - Mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar melontarkan pernyataan cukup mengejutkan saat menjadi saksi di sidang kasus suap Meikarta dengan terdakwa penerima suap Neneng Hasanah Yasin Cs di Ruang Sidang 1 Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, Rabu (20/3/2019).

"Yah, saya sih ungkapkan apa adanya saja, berdasarkan data-data rapat BKPRD dan juga spirit dari perda-perda yang ada. Itu karena kawasan strategis provinsi dan ini pun di Perda Nomor 12 Tahun 2012, ada yang kawasan-kawasan stategis provinsi yah. Jadi yah kita ungkapkan apa adanya aja yang kita tahu dan kita lakukan gitu," kata Demiz saat istirahat sidang.

Disinggung soal pernyatannya bahwa Lippo bertindak seperti negara di dalam negara, Demiz menyatakan, dikatakan negara dalam negara maksudnya kenapa kok membangun metropolitan.

"Kan ada perdanya tentang metropolitan tapi kok enggak ada rekomendasi (dari Pemprov Jabar). Negara di dalam negara kan? Yah kulo nuwun, ada perdanya seperti itu yang bisa dikonfirmasikan. Kan enggak ada masalah apa-apa," ujar Demiz.

Diminta penegasan soal proyek di atas lahan 84,6 tidak perlu rekomendasi Pemprov Jabar seperti diatur dalam Perda Nomor 12/2014, Demiz menyatakan, artinya jika proyek properti bukan dalam konteks membangun metropolitan baru, tidak ada masalah.

"84 hektare itu bagian dari 500 hektare perencanaan tidak pernah diubah. Itu pun benar tahap pertama 84,6, selebihnya tinggal urus perubahan tata ruang kan. Jadi 500 (hektare), tetapi kan harus ada rekomendasi karena 84,6 bagian dari 500 hektare. Yang perlu rekomendasi itu (akan membangun kota) metropolitan. Bukan masalah luas huniannya berapa banyak, 1 juta, kalau ini 2 juta (penghuni)," tutur aktor kawakan ini.

Ditanya apakah melaporkan masalah Meikarta ke Presiden Jokowi, dia Demiz mengungkapkan, pertemuan dengan Presiden Jokowi Itu terjadi saat kunjungan kerja di Muara Gembong pada 2017.

"Sa kasih tahu (ke Presiden) bahwa beberapa menteri di kabinet Bapak dan juga parlemen sudah mulai bicara soal Meikarta. Saya kan enggak mau jawab, karena kan tak elok lah yah. Jadi dijelaskan, Pak (Presiden)ini persoalannya begini. Makanya Pak Jokowi bilang saya sangat salut beliau sangat simpel cara berpikirnya. Sudah ikuti aturan dan prosedur yang berlaku," ungkap aktor pemeran Naga Bonar ini.

Namun, Demiz enggan menyebutkan nama menteri yang dimaksud itu. "Sudah banyak (menterinya) tinggal buka aja yah. Ya mungkin ada kepentingan-kepentingan yang juga mungkin baik, tapi saya enggak tau. Sekarang pun saya sering ketemu, enggak ada masalah," kata dia.

Yang penting, kata Demiz, jangan sampai pusat dengan daerah jadi seperti berseteru. Sebab, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. "Supaya itu, saya kasih informasi yang benar kalau ini masalah tata ruang. Tiba-tiba kita langgar, ini adalah pidana," pungkas Demiz. (Baca Juga: Ini Kesaksian Demiz di Sidang Kasus Meikarta(zik)