Pemerintah bersama-sama dengan partai politik (parpol) sepakat untuk membenahi sistem perpolitikan Tanah Air

Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 beberapa waktu lalu menyisakan pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Majalengka.

Raihan suara PKS pada Pemilu 2019 di Jawa Barat dinilai sangat spektakuler karena mencatatkan kemenangan di sejumlah daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka Agus Asri Sabana mengatakan, pada pemilu lalu pemasangan APK yang tidak sesuai tercatat sebagai pelanggaran paling banyak ditemukan.

Hingga saat ini ada delapan KPU tingkat kabupaten/Kota di Jawa Barat yang belum melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Caleg Terpilih Hasil Pemilu 2019.

MK yang akan menggelar sidang putusan sela terkait perkara PHPU 2019 itu diyakini bakal putuskan pemungutan suara ulang (PSU) pileg di provinsi tersebut.

Koordinator Presidium KAHMI yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengusulkan pemilu sistem tertutup.

Rahmat Baequni diamankan terkait penanganan kasus penyebaran hoaks tentang ratusan petugas KPPS meninggal dunia karena dicarun saat Pemilu Serentak 2019 lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka turut sibuk menyusul adanya gugatan hasil Pilpres dan Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penyelenggara pemilu di Kabupaten Pangandaran yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal diminta keterangan oleh MK.

Wacana pembubaran koalisi itu merupakan kebingungan dari sebuah partai politik dalam membangun identitas dirinya, siapa dia, dan berada di mana.

Pelaporan harta kekayaan caleg DPRD Jabar terpilih asal PKB diapresiasi KPU. PKB menjadi parpol pertama yang menyerahkan LHKPN caleg terpilihnya ke KPU Jabar.

Komisioner Bawaslu KBB Divisi Penindakan dan Pelanggaran Ai Wildani Sri Aidah: soal rencana banding dan akan melaporkan ke Bawaslu Jabar itu hak pelapor.