alexametrics
DPRD Cimahi Alokasikan Rp4,8 Miliar untuk Selesaikan 24 Perda
DPRD Cimahi Alokasikan Rp4,8 Miliar untuk Selesaikan 24 Perda

Artinya satu perda membutuhkan anggaran Rp200 juta, maka untuk menyelesaikan 20-24 perda diperlukan anggaran Rp4-4,8 miliar.

DPRD Majalengka Segera Bahas Raperda Perubahan SOTK dan APBD
DPRD Majalengka Segera Bahas Raperda Perubahan SOTK dan APBD

Bulan ini, ada dua raperda yang segera dibahas DPRD Majalengka. Dua raperda itu adalah Perubahan SOTK dan APBD.

PKB Instruksikan Kader Kawal RUU Pesantren dan Dorong Lahirnya Perda
PKB Instruksikan Kader Kawal RUU Pesantren dan Dorong Lahirnya Perda

Seluruh kader PKB mengawal Undang-Undang (UU) Ponpes dan mendorong pembentukan perda tersebut di daerah masing-masing.

Perkaya Perda CSR, DPRD Purwakarta Studi Banding ke Pekalongan dan Batang
Perkaya Perda CSR, DPRD Purwakarta Studi Banding ke Pekalongan dan Batang

DPRD Purwakarta membidik Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk studi banding dalam pembuatan perda tentang CSR.

DPRD Pangandaran Selesaikan Kajian 4 Raperda Inisiatif
DPRD Pangandaran Selesaikan Kajian 4 Raperda Inisiatif

Keempat raperda inisiatif tersebut di antaranya, Raperda Penyelenggaraan Kemetrologian dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pusat Studi Wanita Unpas Desak Perda Lansia Segera Diwujudkan
Pusat Studi Wanita Unpas Desak Perda Lansia Segera Diwujudkan

Secara umum, para lansia di Jabar belum mendapatkan perhatian maksimal. Seperti, masih banyak fasilitas publik di Jabar yang belum ramah terhadap lansia.

Tak Miliki IMB, Pengelola Minimarket di Cimahi Didenda Rp20 Juta
Tak Miliki IMB, Pengelola Minimarket di Cimahi Didenda Rp20 Juta

Majelis Hakim PN Bale Bandung menjatuhkan denda Rp20 juta kepada pengelola tiga minimarket yang terbukti melanggar Perda Kota Cimahi tentang IMB.

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Harus Mengacu PP 109 Tahun 2012
Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Harus Mengacu PP 109 Tahun 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan pengaturan kawasan tanpa rokok harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012.