Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat membuat terobosan dengan mendidik kader-kader pengawas pemilu.

Bawaslu Jabar akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan menangani isu-isu khusus dalam penyelenggaran Pilkada Serentak 2020.

Pemilu Serentak 2019 menyulitkan dari segi teknis pengawasan dan distribusi logistik. Lamanya waktu kampanye dari 23 September 2018 sampai 15 April 2019.

Berdasarkan hasil keputusan sidang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan KPU Kabupaten Pangandaran, bersalah.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti bersalah secara administratif.

Setiap peserta dan penyelenggara pemilu yang terbukti berbuat curang akan mendapatkan sanksi pidana. Bahkan, peserta pemilu curang dipastikan didiskualifikasi.

Laporan dugaan penggelembungan suara itu masuk dari Kabupaten Garut. Ada tiga laporan yang masuk terkait dugaan penggelembungan suara di sana.

Bawaslu Jawa Barat melakukan patroli pengawasan ke gudang logistik KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, KBB.

Lebih dari 50 persen TPS di Jabar dikategorikan rawan berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan Bawaslu Pusat.

Indikasi itu terkait proses distribusi ke sejumlah kota dan kabupaten di Jabar tidak melibatkan pengawalan aparat kepolisian.

Kerusakan ini menyebabkan logistik jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang, berkurang. Karenanya, Bawaslu meminta agar KPU Cirebon segera mengganti kotak suara baru.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mempersilakan masyarakat untuk melapor jika mendapati pengawas pemilu yang tidak netral, terutama petugas PTPS karena pengawas TPS ujung tombak Bawaslu di TPS.

Untuk mengawasi jalannya Pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Bawaslu Jabar membutuhkan 138.050 orang untuk direkrut menjadi pengawas TPS.