Bawaslu Jabar mengumpulkan stakeholder untuk merumuskan dan merancang pelaksanaan pilkada yang lebih baik dalam rangka evaluasi menjelang Pilkada Serentak 2020.
Perguruan tinggi dan mahasiswa memiliki peran untuk memberikan literasi politik kepada masyarakat, khusunya terkait politik transaksional.
Bawaslu Jabar memprediksi, calon kepala daerah petahana di tujuh dari delapan kota/kabupaten akan kembali maju pada kontestasi Pilkada Serentak 2020.
Bawaslu Jabar memetakan kerawanan pelanggaran pilkada serentak di delapan kota/kabupaten yang melaksanakan pesta demokrasi di 2020.
Launching Pengawasan Pilkada Serentak 2020 menjadi menjadi titik awal pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2020.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal diawasi ketat oleh Bawaslu.
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat membuat terobosan dengan mendidik kader-kader pengawas pemilu.
Bawaslu Jabar akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan menangani isu-isu khusus dalam penyelenggaran Pilkada Serentak 2020.
Pemilu Serentak 2019 menyulitkan dari segi teknis pengawasan dan distribusi logistik. Lamanya waktu kampanye dari 23 September 2018 sampai 15 April 2019.
Berdasarkan hasil keputusan sidang yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan KPU Kabupaten Pangandaran, bersalah.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti bersalah secara administratif.
Setiap peserta dan penyelenggara pemilu yang terbukti berbuat curang akan mendapatkan sanksi pidana. Bahkan, peserta pemilu curang dipastikan didiskualifikasi.
Laporan dugaan penggelembungan suara itu masuk dari Kabupaten Garut. Ada tiga laporan yang masuk terkait dugaan penggelembungan suara di sana.