Bawaslu Jawa Barat melakukan patroli pengawasan ke gudang logistik KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, KBB.

Lebih dari 50 persen TPS di Jabar dikategorikan rawan berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan Bawaslu Pusat.

Indikasi itu terkait proses distribusi ke sejumlah kota dan kabupaten di Jabar tidak melibatkan pengawalan aparat kepolisian.

Kerusakan ini menyebabkan logistik jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang, berkurang. Karenanya, Bawaslu meminta agar KPU Cirebon segera mengganti kotak suara baru.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mempersilakan masyarakat untuk melapor jika mendapati pengawas pemilu yang tidak netral, terutama petugas PTPS karena pengawas TPS ujung tombak Bawaslu di TPS.

Untuk mengawasi jalannya Pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Bawaslu Jabar membutuhkan 138.050 orang untuk direkrut menjadi pengawas TPS.

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pemilu 2019 di Jabar, Partai Golkar sebagai penerima sumbangan dana kampanye paling besar.

Bawaslu Jawa Barat menyimpulkan, Tabloid Indonesia Barokah tidak melanggar aturan pemilihan umum (pemilu) dan menyerahkan persoalan itu kepada Dewan Pers.

Daerah yang teridentifikasi sebagai wilayah penyebaran tabloid di antaranya Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Subang, Ciamis, Majalengka, dan Cirebon.

Pertanyaannya sederhana, itu yang melaporkan tolong sebutkan pelanggaran hukumnya apa? Saya datang ke acara PKB itu di hari Minggu. Sekali lagi, jadi melanggar aturan tidak?

Bawaslu Jabar memastikan bakal memeriksa video Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengacungkan satu jari dalam kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pernyataan Ketua Bawaslu Jabar tersebut menyusul beredarnya video Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengacungkan simbol satu jari dalam kegiatan PKB.

Bawaslu Jawa Barat mencatat, pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Jabar didominasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan.