alexametrics
FSP-KEP Tolak Surat Edaran Pelaksanaan Upah Minimum di Jawa Barat
FSP-KEP Tolak Surat Edaran Pelaksanaan Upah Minimum di Jawa Barat

Surat Edaran tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (1).

UMK 2020 Karawang Masih Tertinggi di Jabar, Kota Banjar Terendah
UMK 2020 Karawang Masih Tertinggi di Jabar, Kota Banjar Terendah

Pengesahan UMK tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 56/175/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jabar Tahun 2020.

Perjuangan Buruh Cimahi Gagal, UMK Cimahi 2020 Disetujui Rp3,1 Juta
Perjuangan Buruh Cimahi Gagal, UMK Cimahi 2020 Disetujui Rp3,1 Juta

Itu artinya, perjuangan kaum buruh yang menginginkan kenaikan UMK 2020 mencapai 13,2% dan penetapan tidak berdasarkan PP 78/2015, gagal terealisasi.

Disnakertrans Jabar Tegaskan Besaran Kenaikan UMP Acuan Penetapan UMK
Disnakertrans Jabar Tegaskan Besaran Kenaikan UMP Acuan Penetapan UMK

Penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) mengacu pada besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Gubernur Minta Perusahaan di Jabar Naikkan Besaran Upah 2020
Gubernur Minta Perusahaan di Jabar Naikkan Besaran Upah 2020

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh perusahaan di Provinsi Jabar untuk menaikkan besaran upah bagi para pekerjanya pada 2020 mendatang.

Buruh di KBB juga Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78/2015
Buruh di KBB juga Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78/2015

Jika kenaikan UMK mengacu kepada PP tersebut, nilai UMK di KBB akan semakin jauh di bawah kabupaten/kota tetangga, yang saat ini rata-rata sudah di atas KBB.

Tuntut UMK 2020 Naik 13,2%, Buruh Geruduk DPRD Kota Cimahi
Tuntut UMK 2020 Naik 13,2%, Buruh Geruduk DPRD Kota Cimahi

Buruh tidak puas jika UMK hanya naik 8,51%. Buruh ingin kenaikan UMK tidak mengacu kepada PP 78/2015 sehingga buruh menuntut kenaikan 13,2%.

PP 78/2015 Gerus Peran Dewan Pengupahan dalam Pembahasan UMK
PP 78/2015 Gerus Peran Dewan Pengupahan dalam Pembahasan UMK

Fungsi Dewan Pengupahan itu memang berkurang sejak terbit PP Nomor 78 Tahun 2015. Penentuan UMK mengacu kepada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemprov Jabar Bakal Adopsi Sistem Pengupahan Berstandar Internasional
Pemprov Jabar Bakal Adopsi Sistem Pengupahan Berstandar Internasional

Sistem pengupahan berstandar internasional diyakini mampu meminimalisasi perbedaan nilai upah di tiap daerah, berkeadilan, dan membuat buruh lebih sejahtera.

Buruh Dorong Bupati-Wali Kota di Jabar Ajukan Penetapan UMSK 2019
Buruh Dorong Bupati-Wali Kota di Jabar Ajukan Penetapan UMSK 2019

Informasi yang diperoleh kalangan buruh, Gubernur Jabar telah menandatangani surat keputusan (SK) penetapan UMSK 2019 Kabupaten Sukabumi, Subang, Indramayu, dan Kota Depok.

UMK Pangandaran Naik 10% dan Tak Sesuai PP 78/2015, Pengusaha Kecewa
UMK Pangandaran Naik 10% dan Tak Sesuai PP 78/2015, Pengusaha Kecewa

Kalangan pengusaha di Jawa Barat mengaku kecewa atas penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2019 oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 20 November lalu.

UMK Cimahi Ditetapkan, Wali Kota Ajay: Harus Dilaksanakan Perusahaan
UMK Cimahi Ditetapkan, Wali Kota Ajay: Harus Dilaksanakan Perusahaan

Mengenai keputusan besaran UMK di Kota Cimahi sebesar Rp2.893.074,71, Wali Kota Ajay meminta agar kesepakatan itu dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

FSPMI Purwakarta Sebut Usulan Kenaikan UMK 8% Telalu Kecil
FSPMI Purwakarta Sebut Usulan Kenaikan UMK 8% Telalu Kecil

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Purwakarta menilai usulan kenaikan UMK sebesar 8% yang diajukan ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil terlalu rendah.