alexametrics
Romli Atmasasmita Sebut SAT Lepas karena KPK Ceroboh
Romli Atmasasmita Sebut SAT Lepas karena KPK Ceroboh

Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita mengatakan bahwa lepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari jerat hukuman disebabkan kecerobohan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) dalam penanganan perkara tersebut sejak dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya.

Maqdir Ismail Pertanyakan Keputusan DPO SN oleh KPK
Maqdir Ismail Pertanyakan Keputusan DPO SN oleh KPK

Pengacara senior Maqdir Ismail mempertanyakan dasar keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan Sjamsul Nursalim (SN) dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena hal tersebut menyimpang dari keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

SKL yang Diterbitkan Syafruddin Arsyad Temenggung Sesuai Aturan
SKL yang Diterbitkan Syafruddin Arsyad Temenggung Sesuai Aturan

Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) terkait BLBI dinilai pengacara SAT, Hasbullahsudah sesuai aturan.

Ini Penjelasan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM soal Kasus SAT
Ini Penjelasan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM soal Kasus SAT

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, bahwa jika KPK menemukan bukti adanya kerugian negara dalam kasus BLBI, maka gugatan yang bisa dilakukan hanya gugatan perdata.

Pengamat: KPK Berpotensi Merusak Kewibawaan Lembaga Peradilan dalam Kasus SAT
Pengamat: KPK Berpotensi Merusak Kewibawaan Lembaga Peradilan dalam Kasus SAT

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) bisa dipandang sebagai tindakan yang berpotensi menginjak-injak hukum yang berlaku, kata seorang pengamat hukum di Jakarta.

Pengacara M Assegaf Nilai Putusan MA Terkait SAT harus Dihormati
Pengacara M Assegaf Nilai Putusan MA Terkait SAT harus Dihormati

Berbagai kritik dan serangan terhadap Mahkamah Agung (MA) sudah menjurus pada pelecehan terhadap institusi peradilan tertinggi di Indonesia yang dapat merusak posisi, kewibawaan, reputasi dan tatanan hukum yang sudah ada di negeri ini.