alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

26 Pengawas Meninggal, Bawaslu Jabar: Pemilu 2019 Sangat Melelahkan

Adi Haryanto
26 Pengawas Meninggal, Bawaslu Jabar: Pemilu 2019 Sangat Melelahkan
Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia pada acara Refleksi Tahapan Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan Bawaslu KBB di Mason Pine Hotel, Padalarang, Jumat (30/8/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Bawaslu Jawa Barat mencatat pada Pemilu 2019 lalu ada 26 pejuang pengawas pemilu meninggal dunia, 352 sakit, dan 17 orang mengalami kecelakaan saat bertugas. Ini menjadi sebuah catatan serius bahwa Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang paling berat dan melelahkan sehingga harus ada evaluasi perbaikan di pemilu mendatang.

Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia mengatakan, Pemilu Serentak 2019 menyulitkan dari segi teknis pengawasan dan juga distribusi logistiknya. Belum lagi lamanya waktu kampanye dari 23 September 2018 sampai 15 April 2019 membuat peserta pemilu harus mengeluarkan cost yang tinggi meskipun dalam penyelenggaraan dianggap efesien.

"Penyelenggaraan sistem pemilu harus lebih disederhanakan karena Pemilu 2019 tahapan terlalu panjang. Tidak heran akhirnya banyak yang kelelahan dan terkuras tenaganya sehingga di Jabar saja ada 26 pejuang pengawas pemilu yang meninggal dunia," kata Yusuf seusai menjadi pembicara pada acara "Refleksi Tahapan Pemilu Tahun 2019" yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Mason Pine Hotel, Padalarang, Jumat (30/8/2019).



Dari aspek pelanggaran, Yusuf menyebutkan ada 940 pelanggaran di Jabar, temuan berdasarkan pengawasan 620 pelanggaran, laporan dari publik, peserta pemilu, dan masyarakat ada 320 pelanggaran, dan yang vonis 16 kasus pelanggaran.

Kebanyakan pelanggaran adalah money politics, perusakan APK, izasah palsu, pelanggaran kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, serta kasus penghinaan.

Menurutnya angka tersebut cukup tinggi dan secara umum kebanyakan ditemukan di Indramayu, Garut dan daerah priangan timur. Sementara untuk di KBB tidak terlalu menonjol dan relatif sedikit.

Bahkan untuk pilbup juga berjalan kondusif dengan tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan pada saat Pemilu 2014 dimana banyak caleg dari KBB yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu.

"Dinamika politik yang tinggi memicu terjadinya pelanggaran, apalagi di masyarakat kita ketika ada beda pilihan masih dianggap tabu. Sehingga harus dibangun kultur demokrasi yang sehat, agar jangan sampai urusan dunia menjadi urusan akhirat, dengan adanya kasus pembongkaran makam hanya karena beda pilihan," tuturnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha menjelaskan, maksud dan tujuan digelarnya kegiatan Refleksi Tahapan Pemilu 2019 sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari unsur pemantau pemilu, organisasi kepemudaan, ormas, mahasiswa, penyandang difabel, kelompok perempuan, santri, aparatur sipil negara (ASN), dan media.

Berdasarkan evaluasi pihaknya, di KBB masih ada temuan dimana banyak peserta pemilu yang tidak paham regulasi, alat peraga kampanye (APK) terpasang tidak sesuai aturan, money politics dan sebagainya.

Untuk itu diperlukan penguatan regulasi penyelenggaraan pemilu, sebab berkaca pada pengalaman pemilu lalu banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Apalagi pada tensi pilkada yang terkadang lebih panas daripada pilpres dan pileg.

"Ini harus sudah bisa diantisipasi dari sekarang, apalagi tahun 2020 sudah masuk Pilkada Serentak. Termasuk juga wacana pemisahan pemilu nasional dan daerah yang banyak disuarakan juga harus mendapatkan perhatian di pusat," kata Cecep.



(awd)