Asep Warlan: 5 Aspek Harus Dikaji terkait Pemindahan Ibu Kota Provinsi

BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil belum ini menyebut soal wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jabar dari Kota Bandung ke derah lain. Salah satu kabupaten nominator ibu kota baru Jabar itu adalah Kabupaten Majalengka.

Aspek apa saja yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memindahkan pusat pemerintahannya? Berikut wawancara SINDOnews dengan pengamat Pemerintahan dari Universitas Parahyangan Asep Warlan.

Asep mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lain, mestinya dikaji dari lima aspek.

Pertama, rencana pemindahan ibu kota provinsi itu sudah masuk dokumen perencanaan jangka menengah atau panjang baik ditingkat provinsi atau nasional.

"Kedua, juga harus dilihat aspek kewenangan. Ada proses yang harus ditempuh dulu ke pusat, kemudian lembaga lain," kata Asep, Jumat (30/8/2019).

Selain itu, aspek ketiga, ujar Asep, pemindahan harus dilihat dari kebutuhan. Hal ini untuk mengukur apakah memang diperlukan pemindahan itu atau tidak.

Karena pemindahan juga akan terkait aspek sejarah, pelayanan pemerintahan, serta dari sisi ekonomik sosial budaya.

Selanjutnya, aspek kemampuan. Apakah dana yang dimiliki cukup untuk membangun pusat pemerintahan baru. Jangan sampai pembangunannya diberikan ke swasta, kemudian pemerintah membayar sewa.

"Aspek keempat, SDM juga harus dilihat. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk pindah ke tempat baru. Atau sistem transportasinya seperti apa ke pusat pemerintahan baru itu," ujar dia.

Terakhir, kata Asep, aspek kelima dukungan sistem. Apakah pemindahan didukung sistem politik, sosial, ekonomi dan lainnya. Bila semua sistem bersepakat untuk pemindahan, tentu akan memberi dampak baik, begitu juga sebaliknya.