DPRD Minta Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar Dikaji Matang

BANDUNG - DPRD Jawa Barat meminta wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ke daerah lain yang digulirkan Pemprov Jabar dikaji secara matang, khususnya terkait manfaat yang bisa diperoleh masyarakat Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, jika pemindahan ibu kota tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat Jabar, maka sebaiknya tak perlu dipaksakan.

"Tapi, kalau ternyata banyak manfaatnya untuk masyarakat dan untuk pemerataan (pembangunan), ya kenapa tidak. Pada prinsipnya harus memerhatikan kemaslahatan masyarakat," ungkap Didin, Kamis (29/8/2019).

Menurut Didin, DPRD Jabar akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut jika pemindahan ibu kota benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memudahkan pelayanan masyarakat, hingga terjadinya pemerataan pembangunan di Jabar.

"Yang terpenting adalah harus ada kajiannya terlebih dahulu, alasan, dan latar belakang akan pindah (ibu kota) itu apa? Selama kajiannya itu betul-betul masuk akal, kami mendukung saja," katanya.

Menurut Didin, untuk mewujudkan wacana tersebut butuh persiapan matang, baik dari sisi perencanaan, hukum, maupun anggaran.

"Anggaran pemindahan ibu kota itu memungkinkan atau tidak dilakukan dari APBD Jawa Barat? Makanya, semua harus berdasarkan kajian-kajian yang matang," paparnya.

Disinggung tentang salah satu alasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ingin memindahkan Ibu Kota Provinsi Jabar karena kantor-kantor pemerintahan Provinsi Jabar saat ini terpencar, Didin menilai, selama instansi pemerintahan itu berfungsi dengan baik, maka hal itu bukan persoalan krusial.

"Soal masalah perkantoran tersebar di mana-mana, ya gak ada masalah selama itu berfungsi. Tidak harus satu kompleks atau kawasan pemerintahan. Yang terpenting ketika memang pelayanan masyarakat berjalan baik, saya kira gak ada masalah yang sekarang ada juga," jelas Didin.

Ditanya mengenai komunikasi dengan Komisi I DPRD Jabar terkait wacana tersebut, Didin mengaku, belum mendapatkan konfirmasi langsung dari Gubernur. Namun, Didin yakin, wacana tersebut telah dikomunikasikan Gubernur dengan pimpinan DPRD Jabar.

"Selama ini, belum ada komunikasi dengan Komisi I DPRD Jabar, tetapi mungkin Gubernur sudah koordinasi dengan pimpinan dewan, makanya usul dan saran pimpinan DPRD dibuat kajian terlebih dahulu," tandasnya.