Agung Podomoro Dukung Kaltim Jadi Kota Metropolitan Baru

Kamis, 29 Agustus 2019 - 12:30 WIB
Agung Podomoro Dukung Kaltim Jadi Kota Metropolitan Baru
Visualisasi lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah telah memutuskan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lokasi ibu kota baru. Istimewa
A A A
BANDUNG - Rencana pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta ke Kalimatan Timur (Kaltim) dinilai bakal mendatangkan keuntungan bagi bisnis properti. Apalagi, jika perusahaan telah mengembangkan bisnisnya di kawasan tersebut.

Sebagai perusahaan properti terkemuka, PT Agung Podomoro Land (APL) menyatakan komitmennya untuk mendukung Kaltim menjadi kota metropolitan baru. Terlebih, APL telah mengembangkan Superblok Borneo Bay City di Kaltim melalui anak usahanya, PT Pandega Citra Niaga (PCN).

Paul Christian, Chief Executive Officer (CEO) Borneo Bay City mengatakan, Superblok Borneo Bay City berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektare (ha) dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Superblok Borneo Bay City terdiri atas tujuh menara dengan total 1.220 unit yang dibangun di atas mal lima lantai.

Kawasan superblok tersebut, lanjut Paul, mengintegrasikan hunian, bisnis, dan perdagangan. Di dalam kawasan Borneo Bay City juga terdapat tiga mal, apartemen Borneo Bay Residence, hotel bintang lima, nature park, dan gourmet tower.

"Kawasan ini dikembangkan dengan menggunakan design bertaraf internasional dan dukungan teknologi yang membuat kenyamanan dan keamanan para penghuni apartemen terjamin. View apartemen yang menghadap ke Selat Makassar membuat hunian ini juga makin bernilai," jelas Paul dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (29/8/2019).

Paul menambahkan, perusahaan telah melakukan serah terima sekitar 500 unit di Superblok Borneo Bay City kepada para konsumen. Aktivitas mal dan hotel di kawasan ini juga telah berjalan dan mendapatkan animo yang sangat positif dari masyarakat.

"Pemindahan ibu kota ke Kaltim tentu dapat menjadi peluang bagi sektor properti. Namun, komitmen kami saat ini adalah mendukung Kota Balikpapan menjadi new metropolitan city yang menguntungkan masyarakatnya," katanya.

Sementara itu, Executive Director Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, sektor properti akan menjadi salah satu komponen utama dalam pemindahan ibu kota. Selain kebutuhan perumahan bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya mencapai ribuan, sektor usaha juga membutuhkan ruang-ruang kantor untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan pusat.

"Tingkat hunian akan semakin tinggi karena 1,5 juta ASN akan pindah ke sana, permintaan tinggi di hunian, komersial. Itu akan meningkatkan pembelian di sana secara luar biasa, tapi kan harus didahului dengan infrastruktur karena properti tanpa infrastruktur tidak akan jalan. Memang pemerintah akan menggenjot infrastruktur dulu karena bersinggungan dengan perumahan, properti lah," jelas dia.

Sejak muncul wacana pemindahan ibu kota, lanjut Ali, ada tren kenaikan harga properti meskipun belum ada transaksi. Sebagai gambaran, laporan per kuartal sejak awal 2019 menunjukkan kenaikan harga sebesar 6-7 persen.

"Itu termasuk tinggi, tapi masih wajar. Sedangkan laporan secara tahunan (year on year) tumbuhnya 13 persen, termasuk tinggi juga tapi masih normal," katanya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.5259 seconds (0.1#10.140)