PDIP Nilai Jabar Belum Punya Haluan Pembangunan Jelas

BANDUNG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, Provinsi Jawa Barat belum memiliki pola dan haluan pembangunan jelas. Akibatnya, percepatan pembangunan di Jabar sulit terwujud.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) Jabar yang melimpah, sudah semestinya provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini memiliki haluan jelas dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang.

"Kami melihat Jabar ini belum mempunyai pola dan haluan jelas. Jabar membutuhkan pola pembangunan berdikari yang mengintegrasikan segala aspek dan berbagai sektor," kata Ono dalam konferensi pers seusai Workshop Tiga Pilar Partai di Hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (28/8/2019).

Menurut Ono, pembangunan berbagai sektor di Jabar selama ini belum terintegrasi baik, sehingga terkesan lamban. Oleh karenanya, Jabar sangat membutuhkan haluan pembangunan berdikari yang mampu mengintegrasikan semua sektor.

"Misalnya di Indramayu. Indramayu dikenal sebagai produsen padi terbesar di Jabar. Tapi di Indramayu sendiri belum ada industri pengolahan beras dengan kapasitas besar. Lalu industri pariwisata di Garut misalnya. Pariwisata di Garut belum berkembang luas, sehingga Garut belum mampu menjadi destinasi wisata nasional," ujar Ono.

Dia menuturkan, melalui kegiatan workshop yang diikuti 207 anggota DPRD kabupaten/kota dan 20 anggota DPRD Jabar terpilih se-Jabar itu, pihaknya berupaya menyamakan sikap, khususnya terhadap berbagai permasalahan krusial yang selama ini menghambat pembangunan di Jabar, mulai dari pengangguran, kemiskinan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup.

"Kami akan berikan rekomendasi berupa pernyataan sikap kami kepada Gubernur sebagai bahan perbaikan pembangunan. Seluruh kader PDIP baik di legislatif, eksekutif, hingga struktural pun akan berjuang bersama menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat," tutur Ono.

Ono menekankan, pola pembangunan terintegrasi harus diwujudkan di Jabar melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif, baik di kabupaten/kota maupun provinsi.

Sehingga, pola pembangunan pun akan lebih terarah dan tersistem dalam jangka waktu yang panjang. "Untuk menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Barat tidak bisa oleh peroangan atau hanya satu pihak saja," ungkap dia.

Ono menegaskan, jika eksekutif dan legislatif sudah terintegrasi dan tertata baik, proses pembangunan di Jabar dapat berjalan lebih cepat. "Jadi, semua tingkatan pemerintah itu harus bersinergi dan ini menjadi semangat kami di Jawa Barat," tegas Ono.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan hal sama. Menurut dia, penuntasan berbagai masalah di Jabar merupakan kerja politik yang harus dilakukan oleh seluruh kader PDIP, baik di tataran legislatif, eksekutif, hingga struktural, mulai dari PAC hingga anak ranting. "Di sini kita berpikir cara untuk menjalin hubungan antarpemerintah," kata Djarot.

Djarot mengemukakan, selain membangun komunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif, dia juga menekankan agar seluruh kader PDIP berjuang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Jabar.

"Saya berharap, dengan kekuatan di legislatif, permasalahan di Jabar bisa diselesaikan. Saya pun berharap seluruh kader di setiap tingkatan bahu membahu terjun langsung menyelesaikan permasalahan di masyarakat," tandas dia.