Guru Besar IPB Minta Pemerintah Waspadai Kerawanan Pangan

BANDUNG - Pemerintah diminta mewaspadai turunnya produksi beras akibat kemarau dan tidak terbuai dengan anggapan adanya potensi surplus produksi beras tahun ini.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas membeberkan, luas panen tahun ini diperkirakan menurun minimum hingga di atas 500.000 hektare dibanding tahun 2018.

Turunnya luas panen tersebut, menurut Andreas, disebabkan karena mundurnya musim tanam, baik musim tanam pertama di musim hujan, maupun musim tanam kedua di musim gadu (padi yang ditanam pada musim kemarau).

"Perhitungan saya, penurunan produksi beras kira-kira dua juta ton, itu paling optimis. Bisa lebih dari dua juta ton," ungkap Andreas dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (28/8/2019).

Karena itu, Andreas menegaskan, pemerintah harus benar-benar waspada. Menurut dia, pemerintah tidak boleh terbuai dengan data yang menyebutkan adanya potensi surplus beras sekitar 4 juta ton hingga September 2019.

"Hitungan itu tidak memperhitungkan bahwa masa paceklik itu sampai Februari atau Maret tahun depan. Kebutuhan kita sebulan itu sekitar 2,5 juta ton. Artinya, untuk dua bulan saja tidak cukup. Bagaimana untuk bulan-bulan berikutnya," paparnya.

Apalagi, sambung dia, mulai bulan Oktober sampai Februari, neraca dipastikan akan defisit. "Jadi, surplus saat ini 4 juta ton itu tidak ada apa-apanya lah. Itu yang harus diwaspadai," tegas Andreas.

Di sisi lain, lanjut Andreas, indikasi turunnya jumlah produksi beras saat ini sudah terlihat, yakni dari harga gabah kering panen (GKP) yang sudah hampir mencapai Rp6.000 per kilogram (kg).

"Lalu harga berasnya berapa? Ini tanda-tanda mulai terjadi kekurangan. Harga tidak bisa ditipu, kalau data sih terserah teman-teman Kementan (Kementerian Pertanian)," ujarnya.

Berkaca dari pengalaman tahun 2018 lalu, Andreas melihat bahwa pemerintah terkesan tidak melakukan analisa dan hitungan yang tepat.

Dia menambahkan, Kementan sempat berkukuh bahwa terdapat surplus 17,6 juta ton beras yang ujung-ujungnya harus impor karena terjadi potensi kekurangan stok di bulan Oktober hingga Februari.

Senada dengan Andreas, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi juga meminta pemerintah mengantisipasi potensi terjadinya penurunan panen atau turunnya produksi beras karena kekeringan.

"Ini yang harus diantisipasi pemerintah, jangan sampai pasokan bahan pangan itu turun sehingga harga naik," katanya.

Yoga juga menekankan bahwa Kementan adalah penanggung jawab di bidang produksi pangan, khususnya beras.
"Kementerian pertanian harus kordinasi dengan pemerintah daerah, kan yang punya lahan daerah. Wilayah koordinasi ini masih kurang, sehingga data pangan tidak valid dan tidak akurat," tegas dia.

Kepala Bidang (Kabid) Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko mengakui, pertanian akan menjadi sektor yang paling terancam akibat kemarau tahun uang diprediksi lebih kering bila dibandingkan tahun 2018 lalu.

"Itu akan berdampak di beberapa sektor. Pertanian yang tidak ada hujan. Sektor sumber daya air yang impact-nya pada ketersediaan air, dan lingkungan yang berpotensi Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan)," beber Hary.

Meski begitu, Hary mengaku tak bisa menyamaratakan kondisi yang terjadi di seluruh Indonesia. Namun, dia menegaskan, ketersediaan air tanah akan mengalami defisit. "Sektor pertanian akan mengering karena (tidak ada) air," ujarnya seraya mengatakan, kondisi defisit air tentu akan berdampak negatif pada sektor pertanian kita.

Sementara itu, pihak Kementan meyakini dampak kemarau tahun ini dapat diatasi dengan program pompanisasi dan pembuatan embung air.

"Kita masih mencari solusi, tapi untuk sementara ini bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," ungkap Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhie.

Sebagai antisipasi, kata Sarwo Edhie, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah melalui Kementan sudah menyalurkan bantuan 100.000 pompa ke seluruh Indonesia.