Emil Teken KUA-PPAS 2019 dan 2020 untuk Kejar Target Pembangunan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Jabar TA 2019 dan KUA-PPAS APBD Jabar TA 2020 dalam rapat Paripurna DPRD Jabar di kantor DPRD Jabar, Kamis (22/8/2019).

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, kedua kebijakan anggaran tersebut menjadi acuan dalam mengejar target pembangunan guna mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin.
.
"Kini kita punya acuan untuk mengejar target lebih optimal dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi," kata Emil saat menyampaikan pengantarnya.

Emil memaparkan, KUA PPAS Perubahan APBD 2019 didasari adanya perubahan kerangka ekonomi daerah, yakni penyesuaian target ekonomi yang semula diproyeksikan antara 5,4 persen-5,8 persen menjadi 5,4 persen-5,9 persen yang mengacu pada capaian pertumbuhan ekonomi Jabar tahun 2018 sebesar 5,64 persen dan realisasi triwulan II 2019 sebesar 5,68 persen.

"Silpa (sisa lebih pembiayaananggaran) 2018 ada Rp3,06 triliun yang harus dialokasikan di tahun 2019," sebut Emil.

Kemudian, pendapatan daerah pada perubahan APBD 2019 dari Rp34,88 triliun naik menjadi Rp36,03 triliun atau meningkat 3,31 persen. Lalu, belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp37,05 triliun menjadi Rp39,02 triliun atau naik 5,53 persen.

Dengan begitu, lanjut Emil, volume perubahan anggaran 2019 yang semula Rp37,13 triliun naik menjadi Rp39,09 triliun atau mengalami kenaikan 5,29 persen.

Sementara itu, Pemprov Jabar sendiri telah menetapkan 9 prioritas pembangunan pada tahun anggaran (TA) 2020, yakni peningkatan akses pendidikan, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, dan pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Kemudian, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis untuk ekonomi lemah, serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Emil mengatakan, ada beberapa kegiatan penting yang menjadi atensi Pemprov Jabar pada 2020 mendatang, seperti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Peparnas XVI 2020 di Papua serta persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di delapan kabupaten/kota di Jabar.

"Tahun depan itu ada biaya untuk pilkada dan PON yang mengemuka dan penyelesaian masjid juga kita perbanyak bantuan ke daerah," katanya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, penandatanganan kedua KUA-PPAS ini merupakan bagian dari dokumen kebijakan anggaran yang harus dibahas sesuai ketentuan perundang-udangan.

"Kami bersama Plh Sekda Jabar telah menyampaikan rencana KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Jabar TA 2019 pada tanggal 22 juli 2019 dan rencana KUA-PPAS APBD TA 2020 pada 6 Agustus 2019 lalu," kata Irfan.

Berdasarkan hal tersebut, pihaknya telah melakukan pembahasan dokumen di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. "Para fraksi juga telah kami mintai pandangannya," tandasnya.