Pemekaran Wilayah Jangan karena Syahwat Politik

JAKARTA - Wacana pemekaran wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) terus bergulir. Setelah muncul ide pembentukan Provinsi Bogor Raya yang direspons keinginan Kota Bekasi bergabung ke DKI Jakarta, mengemuka pula ide Provinsi Pakuan Bhagasasi.

Namun, wacana pembentukan provinsi baru tersebut sebaiknya dipikirkan matang. Perlu kajian lebih dalam apakah pemekaran yang dimaksud benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan segelintir elite politik. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah pemekaran sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan publik, bukan untuk ambisi mendapat kucuran anggaran dari pusat.

"Pemekaran Provinsi Bogor Raya ini harus dipertanyakan apakah sudah menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak. Jangan-jangan ini hanya kebutuhan elite. Misalkan begini, saya ingin jadi gubernur atau bupati/wali kota, maka daerah ini harus dimekarkan, tapi ketika diminta survei ke masyarakat tidak ada satu pun masyarakat yang membutuhkan, kan repot," kata pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Juanda (Unida) Bogor Yusfitriadi, kemarin.

Dia menambahkan, terkait layak atau tidak suatu daerah untuk dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten/kota, hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya, terkait persoalan substantif dan persyaratan administratifnya.

"Kira-kira ini (provinsi baru) APBD-nya menunjang atau tidak, jangan sampai kemudian dimekarkan, hanya karena motif syahwat politik, pemekaran yang harus menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat malah tidak mampu. Kalau seperti itu, sama juga bohong," ucapnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung sependapat bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Dia mencontohkan di bidang transportasi perlu koneksi angkutan umum dari Depok dan Bogor untuk menuju Jakarta sebagai tempat mencari nafkah.

"Ingat, ada ratusan ribu jiwa yang berjuang menjadi komuter. Artinya, ini lebih baik diutamakan. Interkoneksi ini harus dikelola agar warga bisa menikmati. Warga merasa pemerintah hadir. Ketika interkoneksi dibangun, maka warga merasa di hargai kepentingan oleh pemda. Itu idealnya,” paparnya.

Dalam sepekan terakhir wacana pemekaran muncul dari sejumlah kepala daerah di Bogor, Jawa Barat, yang menginginkan ada Provinsi Bogor Raya. Adalah Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengemukakan wacana akan menggabungkan beberapa daerah men jadi Provinsi Bogor Raya. Pemekaran provinsi ini akan meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. (Baca Juga: Saatnya Menata Kembali Masterplan Metropolitan(zik)