Pergantian Direksi BUMN Sebaiknya Ditunda

JAKARTA - Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebaiknya ditunda hingga terbentuknya kabinet baru pada Oktober mendatang. Jika dipaksakan digelar dalam waktu dekat, bisa berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, rencana perombakan direksi BUMN berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.

"Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan," ujar Bhima Yudhistira dalam diskusi 'Motif di Balik Rencana Perombakan Direksi BUMN' di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Seperti diketahui, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus-2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN migas (PGN). (Baca Juga: Pergantian Direksi BUMN Jangan karena Politis
Salah satu agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Bhima, kasus ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini. Sebab, stabilitas ekonomi yang menjadi prasyarat utama untuk mencapainya terganggu. "Maka itu, ada baiknya rencana tersebut ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada Oktober mendatang," ujarnya.

Apalagi, lanjut Bhima, tak ada yang urgent untuk melakukan perombakan direksi BUMN, khususnya BUMN perbankan. Keempat BUMN perbankan tersebut relatif berkinerja baik. "Kalau mau melakukan prioritas perombakan direksi mesti di BUMN bermasalah, seperti Garuda Indonesia dan Pertamina," tegas Bhima.

Kalau pergantian direksi bank BUMN tetap dilakukan, Bhima menduga, latar belakangnya bukan soal ekonomi atau kinerja BUMN tersebut. Tapi lebih karena pertimbangan politik, dan itu tidak bagus bagi stabilitas perekonomian nasional.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo tidak menepis perihal isu perombakan manajemen di sejumlah bank BUMN. Hal ini menurutnya agar kinerja bank pelat merah semakin optimal. "Ya biar optimal kan tukar tempat," ujarnya.

Menurut Gatot, Kementerian BUMN memiliki tiga tujuan berkaitan dengan RUPSLB. Pertama, melihat kinerja laporan keuangan selama semester I/2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan. Selain itu manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond. Menurutnya, proses-proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan.

Menurut Gatot, saat ini ada lima BUMN yang diminta menyelenggarakan RUPSLB, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.