PDIP Sebut Upaya Pemakzulan Nurdin Abdullah Tak Berdasar

JAKARTA - PDIP sebagai pengusung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah angkat suara dan terkait isu pemakzulan yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Sulsel. Pemakzulan terhadap Nurdin Abdullah dinilai tidak berdasar.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jika pemakzulan terhadap kepala daerah termasuk Nurdin Abdullah berkaitan dengan kasus korupsi, pihaknya tidak akan ikut campur.

"Tapi kalau proses pemakzulan itu dilakukan karena persoalan politik, partai akan berikan pembelaan," kata Hasto di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Hasto menilai, Nurdin Abdullah sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat mempunyai fase jabatan selama lima tahun. Nurdin Abdullah dianggap memiliki basis legitimasi dari rakyat untuk memimpin daerahnya, kecuali yang bersangkutan melanggar UUD 1945.

Dalam hal ini, kata Hasto, pihaknya sudah menugaskan PDIP Sulsel untuk mengawal masalah yang dihadapi Gubernur Nurdin Abdullah. "Diserahkan kepada DPP PDIP di Provinsi Sulsel. Kami sudah memberikan deadline," tandasnya.