Pimpinan Parpol di Jabar Sepakat Perjuangkan Pencabutan Moratorium DOB

BANDUNG - Seluruh pimpinan partai politik (parpol) di Provinsi Jawa Barat sepakat memperjuangkan pencabutan kebijakan pemerintah pusat terkait penghentian sementara (moratorium) pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara. Menurut dia, kesepakatan tersebut dicapai lewat pertemuan seluruh pimpinan parpol di Jabar di Kantor DPW PKB Jabar, Kamis 15 Agustus 2019 lalu.

"Kami sudah sepakat memperjuangkan pencabutan DOB, khususnya di Jabar," tegas Iswara di Bandung, Senin (19/8/2019).

Iswara menjelaskan, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Provinsi Jabar idealnya memiliki 40 sampai dengan 42 kabupaten/kota. Oleh karenanya, diperlukan DOB (pemekaran wilayah) dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar saat ini.

"Dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduknya tinggi, Jabar idealnya memiliki 40 kabupaten/kota dan itu sudah ada kajian akademisnya," tegas Iswara seraya mengatakan, kajian mengenai DOB di Jabar sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu.

Bahkan, lanjut Iswara, dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jabar saat ini, tercantum adanya rencana penambahan enam kabupaten/kota baru di Jabar.

Dari enam DOB yang direncanakan tersebut, tiga DOB di antaranya sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) atau rancangan undang-undang (RUU), yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Sukabumi Utara.

"Sudah masuk ke program legislasi nasional tiga daerah, namun terhambat karena ada moratorium (DOB)," ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya bersama seluruh pimpinan parpol di Jabar, termasuk para anggota DPRD Jabar terpilih periode 2019-2024 sepakat memperjuangkan pencabutan moratorium DOB.

"Tujuannya, agar tiga daerah ini segera disahkan dan kemudian menyusul tiga lagi karena target kita minimal 11 daerah harus segera dimekarkan. Kita juga minta bantuan DPR, agar moratorium DOB segera dicabut karena DOB di Jabar sudah menjadi kebutuhan," jelasnya.

Iswara pun meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan rencana pembentukan DOB untuk kepentingan pribadi, terutama bagi politisi dan elite partai untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin DOB tersebut. Dia menekankan, pembentukan DOB semata-mata demi kepentingan masyarakat Jabar.

"Jangan sampai ada deal-deal politik demi kepentingan elite partai. Kami tegaskan, DOB ini bukan dikarena ada keinginan menjadi kepala daerah. Ini untuk kepentingan Jabar," tandasnya.