Ridwan Kamil Diminta Bersinergi dengan Seluruh Anggota DPRD Jabar

Kamis, 15 Agustus 2019 - 22:56 WIB
Ridwan Kamil Diminta Bersinergi dengan Seluruh Anggota DPRD Jabar
Anggota DPRD Jabar terpilih dari Partai Gerindra Arif Hamid Rahman. Foto/Istimewa
A A A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta bersinergi dengan seluruh anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 yang bakal didominasi wajah-wajah baru.

Anggota DPRD Jabar terpilih dari Partai Gerindra Arif Hamid Rahman mengatakan, dari total 120 Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024, sekitar 62,5 persen di antaranya wajah baru (75 orang), sedangkan wajah lama hanya 37,5 persen (45 orang).

"Gubernur Jabar harus siap menerima pokok-pokok pikiran dari seluruh anggota legislatif karena sekitar 75 anggota DPRD Jabar periode ini wajah baru," ujar Arif di Bandung, Kamis (15/8/2019).

Oleh karenanya, kata Arif, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil harus mampu membuka komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh anggota DPRD Jabar periode 2019-2024, agar percepatan pembangunan di Jabar bisa berjalan sesuai harapan.

"Pemerintah harus berani membuka komunikasi yang luas dengan legislatif supaya sinergitas pembangunan Jabar cenderung lebih cepat sesuai harapan masyarakat," kata Arif yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung ini.

Menurut Arif, meski Jabar kini dipimpin seorang Gubernur yang kreatif dan inovatif, namun pemikiran-pemikiran Ridwan Kamil ke depan tetap tak bisa lepas dari peran seluruh anggota DPRD Jabar.

"Kita punya Gubernur yang sangat kreatif dan inovatif, paham bagaimana menjalankan roda pemerintahan. Tapi itu tidak cukup karena inovasi harus sinergi dengan pokok pikiran legislatif," tandasnya.

Terpisah, Dosen Komunikasi Politik Universitas Pasundan (Unpas) Ersyad Muttaqien mengatakan, tantangan seorang pemimpin di era komunikasi digital saat ini adalah persoalan etika komunikasi politik, baik di tingkat elite maupun masyarakat.

Menurut dia, meski media sosial kini banyak dijadikan jembatan oleh kepala daerah untuk berkomunikasi dengan warganya, namun secara etika politik, kepala daerah harus tetap merajut hubungan yang positif dan produktif dengan para anggota legislatif.

"Sebab, bagaimanapun, mereka membawa mandat rakyat dari dapilnya masing-masing. Dengan harmonisnya hubungan legislatif dan eksekutif, pasti akan menghasilkan produktivitas kebijakan publik," tandasnya.
(abs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.4619 seconds (0.1#10.140)