Bursah Zarnubi: Demokrasi Harus Mendorong Sirkulasi Elite Beradab

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Keadilan (DPP PGK) Bursah Zarnubi menjadi pembicara Simposium Demokrasi Indonesia bertajuk "Pemilu 2019 Dan Kualitas Demokrasi Indonesia" di Aula Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2019).

Bursah mengatakan, demokrasi Indonesia mestinya dapat mendorong sirkulasi elite beradab, menghindari konflik, dan mendinginkan situasi nasional.

Namun sayang, hal itu tidak terjadi, terutama pada Pemilu 2019 silam. "Jadi, demokrasi itu harus membuat sirkulasi elite yang berdadab. Kalau zaman klasik kuno kan menggunakan pedang," kata Bursah.

Bursah mengemukakan, demokrasi di Indonesia mengalami pelambatan karena ideologi Pancasila selalu dipertentangkan. Bursah kemudian membandingkan dengan China.

Di Negeri Tirai Bambu itu persoalan Ideologi tidak lagi dipertentangkan sehingga China berhasil menjadi negara besar. "Sekarang mereka itu lebih mudah memperkokoh persatuan. Sekarang ekonomi China luar biasa," ujar Bursah.

Hal tersebut, tutur dia, berbeda dengan Indonesia. Di negara ini, setiap ada hajatan demokrasi, seperti Pemilu, kerap muncul isu PKI dan khilafah. Satu sama lain saling tuduh.

Menurut Busah, padahal yang dibutuhkan untuk membangun demokrasi adalah persatuan dan kesatuan. Bursah kemudian mengapresiasi pertemuan Prabowo-Jokowi dan Prabowo-Megawati kendati pernah berkontestasi politik pada Pilpres 2019 lalu.

Bursah menilai, pertemuan tersebut positif untuk mempekokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

"Mengingat ketegangan yang ada di masyarakat hampir setahun karena perbedaan pandangan dan pilihan politik. Bayangkan lah saya dibilang kecebong. Padahal, beda politik itu biasa saja. Ada orang suami istri sampe berantem karena perbedaan pilihan politik. Yang saya tidak memperkirakan kerasnya pidato Prabowo saat kampanye, tiba-tiba membuat pertemuan (setelah Pilpres 2019), salaman. Itu bagus untuk demokrasi kita," tutur dia.

"Secara keseluruhan, pertemuan-pertemuan tokoh politik itu mencairkan masalah-masalah kebangsaan kita," tandasnya.

Namun demikian, Bursah menyoroti soal demokrasi di Indonesia. Bursah mengungkapkan, demokrasi Indonesia masih dalam tahap transisi yang membeku.

Hal itu disebabkan karena belum ditemukan kerangka politik yang bisa mentransformasikam nilai-nilai demokrasi sehingga demokrasi kelembagaan tidak terwujud.

"Aturan pemilu tiap tahun berubah. Kemarin aturan pemilu serentak orang semangat, kita ini presidensial sekarang ini. Bahasa kami kemaslahan dan kemudaratan, berubah-rubah terus, itu belum disebut transisi demokrasi. Itu yang disebut transisi demoktasi yang belum terkonsolidasi. Jadi, kerangka nilai menang-kalah tidak pernah terjadi di negara mapan," kata Bursah.

Menurut Bursah, untuk mewujudkan demokrasi beradab dan menjadikan Indonesia sebagai negara besar nomor 4 di dunia, maka dibutuhkan persyaratan. Salah satunya adalah soal ketahanan dan keamanan serta

Persatuan dan kesatuan juga harus dijaga sehingga tercipta situasi nasional aman dan kondusif. "Kita masih dalam tahap transisi. Kalau tidak menjaga kekompakan antaranak bangsa, kita sulit untuk mencapai konsolidasi," ungkap dia.

Selain itu, Bursah berharap pemerintahan Jokowi-Ma"ruf Amin ke depan dapat menstabilkan situasi nasional, membangun pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga demokrasi terkonsolidasi.

"Kita masih dalam tahap transisi, kalau kita tidak menjaga kekompakan antar anak bangsa maka kita sulit untuk mencapai konsolidasi. Kalau kalian tidak kompak, tidak menjaga persatuan negara ini akan rontok, tapi kalau kompak insya Allah akan maju," ujar Bursah.

Untuk diketahui, diskusi ini dilaksanakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan dibuka oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. Selain Bursah Zarnubi, narasumber dalam diskusi itu antara lain, pengamat politik Pangi Syarwi dan dihadiri aktivis pergerakan, mahasiwa, dan pimpinan OKP yang tergabung pada Cipayung Plus.