alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Geser PDIP, Gerindra-PKS Jadi Penguasa di DPRD Jabar

Agung Bakti Sarasa
Geser PDIP, Gerindra-PKS Jadi Penguasa di DPRD Jabar
Rapat Pleno Penetapan Kursi Partai Politik Calon Terpilih DPRD Jabar yang digelar KPU Jabar di Aula Setia Permana, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa

BANDUNG - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sukses menggeser Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam raihan kursi di DPRD Jabar. Dua partai yang dikenal sebagai "sekutu abadi" kini menjadi penguasa di DPRD Jabar setelah sebelumnya dikuasai PDIP.

Raihan Kursi Gerindra sendiri hanya terpaut 4 kursi lebih banyak dari PKS yang sukses meraih 21 kursi. Secara berurutan, posisi ketiga ditempati PDIP dengan raihan 20 kursi, Partai Golkar 16 kursi, PKB 12 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, PAN 7 kursi, NasDem 4 kursi, PPP 3 kursi, dan Partai Perindo 1 kursi.

Raihan kursi DPRD Jabar tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Penetapan Kursi Partai Politik Calon Terpilih DPRD Jabar yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar di Aula Setia Permana, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019).



"Ada 10 partai politik yang menempatkan 120 kadernya di DPRD Jabar. Semua hasil pemilihan sudah diterima oleh semua partai politik. Setelah proses ini selesai, KPU akan menyerahkan berkas untuk penetapan dan pengesahan," ujar Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubaroq seusai rapat pleno.

Kesuksesan Gerindra dan PKS menguasai DPRD Jabar diprediksi banyak pihak akan membuat roda pemerintahan di Jabar lebih dinamis. Pasalnya, legislatif dan eksekutif memiliki haluan politik yang berbeda dimana legislatif dikuasai oleh partai politik (parpol) yang sebelumnya menjadi rival parpol pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang sukses memimpin eksekutif.

Diketahui, tiga pasangan calon gubernur-wakil Gubernur Jabar sempat bersaing sengit di ajang Pilgub Jabar 2018 lalu. Gerindra-PKS-PAN kompak mendukung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) dan PDIP percaya diri mengusung TB Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) tanpa berkoalisi. Sementara Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) diusung NasDem, PKB, PPP, dan Hanura.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengakui, dengan haluan politik yang berbeda, jalannya pemerintahan di Jabar akan lebih dinamis. Terlebih, Karim pun melihat peluang bagi Gerindra dan PKS untuk mempertahankan posisinya sebagai parpol papan atas di Jabar.

"Ini menarik karena Gerindra dan PKS sekutu politik paling bertahan, baik dalam pilgub dan lain-lain. Sebenarnya, komposisi solid menghadapi kekuatan pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Ada peluang Gerindra dan PKS mempertahankan dominasinya di Jabar, itu akan jadi motivasi mereka," katanya.

Karim memprediksi, jalannya pemerintahan di Jabar ke depan akan diwarnai sikap-sikap kritis DPRD Jabar terhadap Pemprov Jabar. Bahkan, Karim menyebut, perbandingannya 60 persen kritis dan 40 persen adem ayem. Prediksinya itu diperkuat analisanya dimana kekuatan politik dipicu oleh ketakutan kehilangan kekuasaan atau dukungan.

"Jadi, bisa saja memilih adem ayem, tapi mereka harus siap kehilangan dukungan dan popularitas. Apalagi, itu menjadi modal mereka melaju (Pemilihan Umum) 2024," katanya.

Wakil Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menyatakan, semua kader PKS yang terpilih duduk di kursi DPRD Jabar akan menjalankan fungsinya dengan maksimal. Mereka pun tidak akan ragu memberikan kritik keras terhadap segala kebijakan Pemprov Jabar yang dinilai menyimpang.

"Semua sudah satu visi. Ketika ada kebijakan yang tidak prorakyat, maka kami akan mengkritik dengan keras," tegas Haru.

Haru menekankan, meskipun sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), namun arah pembangunan bukan hanya ditentukan oleh Gubernur.

Terlebih, kata Haru, pihaknya juga memiliki kewajiban untuk mengawal keberlanjutan pembangunan yang sudah ditorehkan kader PKS Ahmad Heryawan yang sukses memimpin Jabar dua periode.

"Jadi arah pembangunan itu bukan hanya ditentukan Gubernur, melainkan juga teman-teman DPRD. Maka, saya harap Gubernur dan DPRD ke depan solid. Dan apa yang sudah dibangun Pak Ahmad Heryawan harus dilanjutkan, yang baik dilanjutkan dan yang kurang diperbaiki karena tantangan pemerintahan pada dasarnya adalah keberlanjutan pembangunan," tandas Haru.

Senada dengan Haru, Wakil Ketua Gerindra Jabar, Bucky Wikagoe menyatakan, pihaknya pun siap mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemprov Jabar yang tidak pro-rakyat. Terlebih, kata Bucky, tugas pokok legislatif adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan eksekutif.

"Kami pasti akan mengedepannkan kepentingan masyarakat Jabar. Itu yang diutamakan. Syukur-syukur kalau eksekutifnya selaras dengan harapan kami," katanya.

Bucky juga mengingatkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa kapasitasnya sebagai Gubernur Jabar saat ini berbeda dengan saat menjabat Wali Kota Bandung. Menurut dia, tugas seorang Gubernur lebih berat dan luas.

"Kami akan melihat apakah konsep berpikirnya. Kalau sebagai Gubenur tentu harus ada yang diubah saat beliau menjadi Wali Kota kan? Kemudian Program-program. Kita juga akan lihat, kan persoalan di Jabar itu banyak," tandasnya.



(awd)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif