Kinerja Jokowi Kembalikan Kedaulatan Migas Nasional Patut Diapresiasi

BANDUNG - Paradigma bahwa minyak dan gas (migas) nasional dikuasai pihak asing harus dihilangkan dalam pikiran masyarakat, termasuk tidak lagi bergantung pada subsidi migas yang merupakan candu.

Hal itu dikatakan Gde Pradnyana dalam kegiatan Migas Class Serial Kupas Tuntas Buku Nasionalisme Migas yang didukung Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan PT Pertamina EP di Aula Sukahati, Sumedang, Sabtu 10 Agustus, kemarin.

Gde yang juga penulis buku Nasionalisme Migas itu memberikan pandangan bahwa pihak asing bukanlah penjajah di industri migas. Menurut dia, investasi yang diberikan oleh pihak asing merupakan sharing risk (berbagi risiko) mengingat tingkat kegagalan eksplorasi dan eksploitasi migas cukup besar.

"Jadi, diperlukan mitra yang kuat. Untuk itu kita butuh partner antara pemilik sawah (negara selaku pemilik ladang migas) dan penggarap dalam hal ini KKKS yang memiliki kekuatan finansial yang cukup, agar tercipta harmonisasi. Sehingga, dapat mengejar penerimaan negara dari sektor hulu migas," papar Gde dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (11/8/2019) malam.

Oleh karenanya, ahli konstruksi lepas pantai lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mantan Sekretaris SKK Migas itu pun mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun terakhir di periode pertama pemerintahannya.

"Kinerja Presiden Jokowi dalam upaya mengembalikan kembali kedaulatan migas nasional patut diapresiasi, apalagi Presiden juga tidak alergi dengan investasi asing di sektor migas," katanya.

Gde juga mengutip pernyataan Presiden Jokowi, yakni infrastruktur dibangun untuk manusia, bukan untuk mobil. Menurut dia, pernyataan Presiden tersebut menandakan bahwa kolaborasi dan inovasi dengan berbagai pihak, termasuk asing untuk mengejar ketertinggalan adalah sebuah keniscayaan. "Sehingga, transfer ilmu pengetahuan pun bisa berlangsung cepat," katanya.

Sebagai penulis buku Nasionalisme Migas, Gde juga mengaku telah menyampaikan banyak hal terkait pembenahan sektor industri migas nasional lewat buku yang ditulisnya itu. "Paradigma bahwa migas dikuasai asing itu sudah harus mulai dihilangkan dalam pikiran masyarakat dan tidak bergantung pada subsidi yang merupakan sebuah candu," tandasnya.

Aktivis Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ichsan sebagai perwakilan pihak penyelenggara mengapresiasi pernyataan Gde Pradnyana yang menyebut, semua pihak tak perlu alergi dengan pihak asing dalam industri migas nasional.

Ichsan pun berharap, pemikiran-pemikiran terkait pembenahan industri migas nasional yang disampaikan Gde Pradnyana menjadi masukan bagi pemerintah. Sehingga, kebijakan yang diambil pemerintah di sektor migas dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

"Semoga sosok dan pemikiran Bapak Gde Pradnyana pun ke depan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintahan Jokowi-Amin," tandasnya.