alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Humas Pemerintahan Harus Bergerak Cepat Isi Ruang Informasi Publik

Jabar.SINDOnews
Humas Pemerintahan Harus Bergerak Cepat Isi Ruang Informasi Publik
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti menjadi pembicara PR Summit dalam acara Piala Humas Jabar 2019 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (9/8/19). Foto/Istimewa/Humas Pemprov Jabar

BANDUNG - Di era teknologi komunikasi dan informasi, hubungan masyarakat (humas) pemerintahan dituntut bergerak cepat mengisi ruang informasi publik.

Jangan sampai, informasi yang beredar di masyarakat menjadi batu sandungan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Karena itu, humas pemerintahan mesti bekerja keras dalam menyampaikan informasi terkait hal yang telah dilakukan.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, kinerja pemerintah tidak akan bermakna apabila tidak disampaikan dengan baik kepada publik.



"Walaupun pemerintah sudah bekerja keras, tetapi kalau tidak disampaikan kepada masyarakat maka masyarakat juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Masalah informasi dan komunikasi ini menjadi hal sangat penting," kata Rosarita saat menjadi pembicara PR Summit dalam acara Piala Humas Jabar 2019 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (9/8/19).

Rosarita mengatakan, humas pemerintahan perlu membangun citra positif instansinya melalui program pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, tidak akan berkembang informasi-informasi negatif di masyarakat.

Kemudian, Niken menyatakan bahwa Humas Pemerintahan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menyampaikan narasi optimisme. Hal itu penting untuk membangun kecerdasan bangsa.

"Jadi, bagus sekali teks dari Jawa Barat 'Jabar Juara' ini, sesuatu yang optimis. mental juara itu adalah mental untuk terus memperbaiki," ujar dia.

Pada kesempatan ini, Niken pun menyinggung peran media sosial pemerintahan yang perlu dijalankan oleh Humas Pemerintahan. Kata Niken, ruang sosial media pemerintahan perlu aktif menyampaikan informasi melalui format digital. Hal itu bisa menjadi ciri khas atau karakter kehumasan yang melayani kebutuhan informasi masyarakat.

"Grafis video, grafis informasi-informasi yang kekinian ini perlu sekali. Jadi karakter humas itu harus melayani, kita harus melayani dengan cepat kepentingan informasi publik," tutur Rosarita.

"Kemudian juga harus memelihara komunikasi yang baik, menekankan moral dan perilaku yang baik adalah tugas humas pemerintah," ungkap dia.

Dalam PR Summit dengan tema "Peran Humas di Era Konvergensi Media", Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Aang Bachtiar menekankan, humas sebagai lembaga strategis, termasuk di lembaga pemerintah, dalam membangun komunikasi lewat sejumlah media.

Peran tersebut bisa digunakan oleh humas untuk menjangkau komunikasi yang lebih luas sekaligus efektif. "Humas perannya dulu dengan sekarang. Dulu sebagai pemain tunggal, sekarang multimedia dengan bermain dengan multimedia rumah saat ini," kata Aang.

"Tentunya, (humas) bisa menjalankan perannya dengan berbagai macam media strategis melalui media massa. Ini lebih efektif untuk dilakukan dan jangkauan lebih luas dan pesan yang disampaikan pada masyarakat lebih beragam dalam satu waktu," ujar dia.

Menurut Aang, era konvergensi media seperti saat ini menjadi tantangan bagi lembaga kehumasan. Terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang sangat mudah dan cepat. Aang menekankan humas mempunyai peranan penting dalam pengelolaan media sosial.

"Ada hal yang menarik di era konvergensi saat ini, tentunya terkait dengan bagaimana mengelola media sosial. Ini menjadi diskusi yang menarik, karena ketika kita mengelola media sosial tentunya kerja humas sangat luar biasa," tutur Aang.

Aang juga menjelaskan, saat ini, pihak Kemendagri tengah melakukan pemetaan informasi. Artinya, informasi terkait pemerintah pusat sampai pemerintah daerah akan sama.

"Jangan sampai (informasi) ke tingkat pusat berbeda. Tentunya ini ada tanda tanya besar, bagaimana pola komunikasi antara pusat dan daerah dalam pendidikan data-data yang harus disajikan dengan baik dan benar," pungkas dia.



(awd)