Dedi Mulyadi Usulkan Desentralisasi Pengelolaan Listrik

BANDUNG - Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan desentralisasi pengelolaan listrik, agar kejadian pemadaman listrik massal tidak terulang.

Diketahui, pemadaman listrik massal, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah, belum lama ini, menimbulkan polemik dan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk kalangan industri.

Menurut Dedi, dengan pola desentralisasi, maka pengelola listrik nasional yaitu Perusahaan Listrik Nasional (PLN) tidak perlu kelabakan menanggulangi permasalahan, seperti saat menangani pemadaman listrik massal itu.

Dedi menyebutkan, Jabar sendiri memiliki beberapa potensi sumber tenaga listrik, seperti Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Ketiga waduk tersebut menghasilkan listrik yang ditampung terlebih dahulu oleh PLN.

"Itu ada di Jawa Barat, namun ditampung di PLN. Ketika satu kutub mati, semua jati mati terdampak, saya juga jadi ikut bingung," ungkap Dedi, Senin (6/8/2019).

Lebih lanjut Dedi mengatakan, sumber-sumber listrik sebenarnya bisa dimaksimalkan, seperti sungai-sungai, bahkan embung yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan listriknya bisa digunakan masyarakat sekitar dengan cara mandiri.

"Sementara listrik yang menerangi Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat misalnya, bisa jadi tak ada kaitannya dengan pembangkit listrik yang dekat dengan rumahnya. Itulah sentralisasi pengelolaan ketenagalistrikan, ketika satu kutub mati, semuanya terguncang," tutur Dedi.

Dedi meyakini, desentralisasi pengelolaan listrik tidak akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas ketika terjadi gangguan instalasi listrik. Pasalnya, energi listrik dikelola secara mandiri di lingkungan masyarakat masing-masing.

"Kemudian, selain tidak akan mengalami gangguan massal, listrik pun bakal lebih murah karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya secara mandiri sesuai dengan sumber listrik di wilayahnya masing-masing," jelas Dedi.

Lebih jauh Dedi mengatakan, persoalan pengelolaan listrik berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman orde baru dimana listrik hanya dikelola oleh PLN. Seluruh sumber energi listrik tidak bisa dijual langsung ke masyarakat, melainkan harus melalui PLN.

"Tentu saja cara ini menciptakan rangkaian yang panjang dalam metode pengelolaan energi listrik. Kadang, pikiran kita yang awam pun jadi bingung," ujarnya.

Dedi juga berharap, semua pihak, termasuk masyarakat luas berpikir bagaimana cara mengelola listrik ke depan. Jangan sampai semua orang marah saat pemadaman listrik massal dan melupakannya saat listrik kembali menyala.