Musim Kemarau, 20 RW di Kota Cimahi Krisis Air Bersih

Selasa, 06 Agustus 2019 - 22:28 WIB
Musim Kemarau, 20 RW di Kota Cimahi Krisis Air Bersih
Selama musim kemarau air Sungai Cimahi mengalami penurunan debit. Saat ini, terdapat 20 RW di Kota Cimahi yang mengalami krisis air bersih. Foto/Dok/SINDOnews
A A A
CIMAHI - Warga yang kesulitan mendapatkan air bersih sebagai dampak kemarau panjang di Kota Cimahi semakin meluas. Hingga pekan ini saja berdasarkan data permintaan air bersih ke UPT Air Bersih, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Kota Cimahi, tercatat ada 20 RW dari 11 kelurahan yang mengalami kesulitan air bersih.

"Krisis air bersih terus meluas, kami khawatir ini terus bertambah mengingat kemarau tahun ini baru berjalan beberapa bulan," kata Kepala DPKP Kota Cimahi Muhammad Nur Kuswandana, Selasa (6/8/2019).

Daerah yang mengalami krisis air bersih itu kebanyakan bersumber dari artesis dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk mengantisipasi krisis air bersih selama musim kemarau, pihaknya sudah menyiapkan bantuan air bersih bagi seluruh warga Kota Cimahi.

Sejak kemarau, suplai air yang dipasok dari Sistem Pengelola Air Minum (SPAM) UPT Air Bersih Kota Cimahi rata-rata mencapai 40 tangki/minggu.

Dia memastikan, ketersediaan air bersih SPAM yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Raden Hardjakusumah masih aman untuk menyuplai kebutuhan air bersih.

Termasuk mengirim bantuan ke wilayah terdampak krisis air bersih. Meskipun ada penurunan debit air karena sudah tidak ada hujan lebih dari dua bulan, produksi air untuk didistribusikan ke wilayah terdampak, masih cukup.

"SPAM kami masih baik, untuk menyuplai air seperti ke Kelurahan Cibabat, Cibeber, Leuwigajah, Pasir Kaliki, Cigugur Tengah, Melong, Kelurahan Utama, Cipageran, dan Baros," ujar dia.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi tengah memproses status siaga kekeringan. Status itu disiapkan sebagai antisipasi menghadapi kemarau panjang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Nanang menuturkan, status siaga kekeringan yang akan dikeluarkan dilatarbelakangi informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan hasil rakor tingkat Provinsi Jawa Barat tentang kekeringan.

"Status siaga itu hanya antisipasi bukan darurat kekeringan. Kami sedang memproses nota dinas ke Pak Wali untuk mempelajarinya, jadi masih menuju siaga kekeringan," tutur Nanang.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.7165 seconds (0.1#10.140)