alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Maqdir Ismail Pertanyakan Keputusan DPO SN oleh KPK

Rachmat Baihaqi
Maqdir Ismail Pertanyakan Keputusan DPO SN oleh KPK
Pengacara senior Maqdir Ismail mempertanyakan dasar keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan Sjamsul Nursalim (SN) dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena hal tersebut menyimpang dari keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Foto SINDOn

JAKARTA - Pengacara senior Maqdir Ismail mempertanyakan dasar keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan Sjamsul Nursalim (SN) dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena hal tersebut menyimpang dari keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA). “Keputusan KPK tidaklah masuk akal karena MA telah memutuskan bahwa tindakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) bukan merupakan perbuatan pidana,” kata Maqdir Ismail, Minggu (4/8/2019).

Maqdir mengatakan, apabila SAT tidak melakukan tindak pidana, bagaimana mungkin SN yang dikatakan bersama-sama dalam dakwaan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi perkara ini, bisa dianggap melakukan tindak pidana.

“KPK hingga kini belum bisa menjelaskan hal ini. Oleh karenanya, penetapan SN sebagai buronan merupakan suatu penyalahgunaan wewenang oleh KPK”, ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal ini akan menjadi preseden buruk dan akan menjadi beban bagi pimpinan KPK yang akan datang.



"Seharusnya komisioner KPK yang sudah mau berakhir masa jabatannya ini tidak menyandera pimpinan KPK yang akan datang".

KPK sebelumnya telah menetapkan SN sebagai DPO. Hal itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditanya mengenai status SN. "Iya DPO, iya," kata Saut saat ditanya wartawan di kantornya, Jumat (2/8).

Maqdir Ismail juga mempertanyakan apa dasar hukum KPK dalam penetapan DPO tersebut. ““KPK sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menetapkan SN sebagai buronan. Berbeda dengan SN, buronan adalah seorang yang melarikan diri dari hukum, sedangkan SN tidak perlu melarikan diri dari apapun, karena SN memiliki hak imunitas berdasarkan release and discharge (pembebasan dan pelepasan) yang diberikan Pemerintah pada tanggal 25 Mei 1999,” tandasnya.



(sms)