Golkar Jabar Siap Kawal Airlangga Hartarto di Munas 2019

BANDUNG - DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat bertekad mengawal suksesi Airlangga Hartarto di ajang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Desember 2019 mendatang.

Bahkan, Partai Golkar Jabar pun mempelopori rumusan arah kebijakan politik Partai Golkar sebagai bentuk pertanggung jawaban dukungan yang telah diberikan kepada Airlangga Hartarto. Rumusan tersebut, nantinya menjadi pijakan dalam penyusunan program-program Partai Golkar lima tahun ke depan.

"Jadi, secara matang kita bicarakan sejak saat ini dan Jabar mulai memelopori karena kita sudah declair menjadi pintu utama bagi kemenangan Pak Airlangga Hartarto," tegas Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi seusai Rapat Koordinasi Suksesi Airlangga Hartarto di Padma Hotel, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (1/8/2019).

"Maka, deklarasi dukungan itu bukan hanya sekedar menyampaikan dukungan, tetapi juga mempertanggungjawabkan untuk keberhasilan lima tahun ke depan," sambung Dedi.

Dedi menerangkan, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan DPD Partai Golkar Jabar tersebut, salah satunya yakni menyusun naskah-naskah akademik yang melibatkan konsultan dan pakar politik nasional untuk membuat rumusan-rumusan yang menjadi kebijakan bagi kepentingan Munas Partai Golkar.

"Pada akhirnya, kebijakan tersebut menjadi program kerja Partai Golkar periode 2019-2024," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga meyakini, situasi politik ke depan akan lebih cair menyusul pertemuan-pertemuan yang digelar elite politik di tingkat pusat belakangan ini.

Bahkan, Dedi pun yakin, ke depan, tidak akan ada lagi dua kutub politik yang selama ini memiliki perbedaan pandangan politik. "Mau tidak mau, kondisi tersebut memberikan implikasi yang cukup luas untuk perkembangan politik," katanya.

Implikasi yang dapat dirasakan dari mencairnya situasi politik tersebut, lanjut Dedi, yakni peta politik ke depan akan lebih dinamis, termasuk dalam menyikapi arah koalisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Mungkin di 2024 kutubnya menjadi banyak, tetapi isu politis yang berbasis agama akan mengalami penurunan seiring dengan mencairnya politik pada tingkat elite parpol di Jakarta," terangnya.

Soal 'jatah' Partai Golkar di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, termasuk jatah Partai Golkar di parlemen, Dedi kembali menegaskan, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan nama-nama yang akan duduk di kabinetnya.

"Kan kita mendeklarasikan diri untuk memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Dukungan itu kan bukan hanya memilih, tetapi juga dukungan memberikan ruang kepada Pak Jokowi untuk memilih putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pendamping beliau," tegas Dedi.

Soal posisi Partai Golkar di parlemen pun, Dedi menyatakan, Partai Golkar tidak pernah bicara soal 'jatah' di parlemen. Dedi kembali menegaskan, Partai Golkar menilai, kemampuan lah yang bakal menjadi penentu posisi partai politik (parpol) di parlemen.

"Kemampuan itu bisa diukur dari partainya. Kalau di partai A sumber dayanya lebih banyak, lebih mumpuni kapatabelnya, kenapa tidak partai A juga mendapat kualitas. Kan kenapa tidak. Tapi kalau bicara soal kapabilitas, kan di Golkar bidangnya," ujar Dedi tersenyum.

Disinggung soal namanya yang digadang-gadang bakal menempati salah satu jabatan menteri dan kabarnya sudah direstui Airlangga Hartarto, Dedi langsung menepisnya. Dedi berkilah, hingga saat ini, dirinya belum mendengar langsung bahwa Airlangga Hartarto mengajukan namanya untuk menempati jabatan menteri.

"Kalaupun Pak Airlangga menyampaikan nama-nama (kandidat menteri) itu, itu pasti rahasia. Makanya beredar nama itu saya juga aneh. Kenapa sih nama saya jadi ada? Kalau saya mah orang Sunda segini juga sudah uyuhan (saya orang Sunda, posisi saya saat ini juga sudah bagus). (soal siap tidak siap menjadi menter?) ya nanti mah, nanti saja," tutup Dedi.

Di tempat yang sama, Direktur Poltraking Hanta Yudha mengakui, situasi politik saat ini sudah mulai mencair. Namun, dia juga mengakui, saat ini, ada dua momentum yang paling krusial, yakni penentuan pimpinan di parlemen dan penentuan menteri.

Terkait penentuan pimpinan parlemen, dia memprediksi, jika mengacu pada aturan perundang-undangan, semua partai politik atau fraksi bisa mengusulkan. Oleh karenanya, penentuan pimpinan parlemen akan ditentukan oleh pecah atau tidaknya koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau tidak terpecah, dari komposisinya, ya fraksi pendukung Jokowi-Maruf Amin lah yang akan memenangkan pertarungan karena mereka sudah menguasai 60,4 persen di DPR RI, kemudian ditambah DPD kan katakan DPD dibelah dua saja sudah menang. Tetapi, kalau misalnya ada potensi dibelah, ya itu akan semakin dinamis," pungkasnya.