Rekrutmen CPNS 2019, Pemerintah Prioritaskan Tenaga Kependidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Pemerintah berencana merekrut 175.000 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas 100.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 75.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, untuk rekrutmen tahun ini memprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk tenaga administrasi dipastikan tidak akan direkrut.

"Dokter puskesmas kita ini baru 75%. Puskesmas kita itu kekurangan dokter. CPNS tetap itu tenaga teknis profesional, antara lain, guru, tenaga kesehatan, tenaga yang ditempatkan di kementerian/lembaga juga harus teknis profesional," kata Syafruddin di Jakarta, kemarin.

Rekrutmen ini, katanya, juga untuk mengisi posisi PNS-PNS yang pensiun. "Guru saja ada 52.000 orang yang pensiun. Jadi, tadi dipersiapkan 200.000-an seluruh ASN yang akan pensiun tahun ini," katanya.

Untuk pengisian formasi, Syafruddin mengaku pemerintah sudah mulai mengoordinasikan. "Hasil rakor ini nanti akan disusun jumlahnya (formasi kebutuhannya). Sedang dibahas dalam dua hari ini, karena menyangkut timeline, anggaran," katanya.

Menurut dia, dalam penyusunan kebutuhan perlu disinkronkan dengan beberapa hal. Salah satunya pemerintah daerah (pemda) yang harus disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Ini kan masalah uang. ini bottom up, tidak top down. Keputusannya itu ditarik dari bawah, semua harus bersuara dulu. Kepala daerah terutama, karena ini kan kalau guru, penggajiannya dari APBD," ujarnya.

Mantan Wakapolri ini mengungkapkan rapat tersebut juga nanti yang menentukan waktu rekrutmen ASN. Pasalnya, masih ada daerah belum mengusulkan formasi kebutuhan. Namun, dia memastikan rekrutmen tetap dilakukan tahun ini. "Tahun ini. Nggak boleh lewat dari tahun ini. Karena memang sudah ada di RPJM-nya itu tahun ini," ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar daerah lebih jeli dalam menyusun formasi kebutuhan ASN 2019. Dia mengingatkan supaya daerah mengurangi rekrutmen tenaga administrasi. "(Pemda) harus mengurangi pengajuan tenaga-tenaga administrasi," katanya.

Menurut dia, dalam proses rekrutmen juga harus selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya tenaga-tenaga yang memang dibutuhkan. Kayak guru harus lebih optimal, kemudian tenaga penyuluh yang ada, tenaga kesehatan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta penyusunan formasi kebutuhan ASN dilakukan dengan detail. Jangan sampai merekrut yang tidak dibutuhkan.
"Rekrutmen pegawai harus detail. Kalau yang pensiun 10, ya diajukan 10,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali meminta agar sekolah menghentikan pengangkatan guru honorer.
Dia mengatakan, sekolah bisa memperpanjang masa dinas para guru pensiun. Perpanjangan itu bisa dilakukan sampai ada pengganti guru baru, baik dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Guru honorer yang ada ini mau kita selesaikan. Nanti kalau ada terus, tidak habis-habis nanti. Untuk mengganti supaya memperpanjang dulu dinas guru yang sudah pensiun dan bisa diambil dengan (dana) BOS. Sampai nanti ada pengangkatan ASN baik melalu CPNS maupun PPPK," kata Muhadjir.

Menurut dia, rekrutmen guru dilakukan karena ada beberapa hal menjadi alasan. Salah satunya menuntaskan masalah guru-guru honorer. (Dita Angga)