DPRD Jabar Soroti Lambannya Pelayanan Bapenda Kabupaten Bogor

BANDUNG - DPRD Jawa Barat ikut menyoroti lambannya pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor. Persoalan tersebut dinilai seharusnya tak perlu terjadi. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rochanadi mengatakan, Bapenda Kabupaten Bogor seharusnya memberikan pelayanan yang cepat dan prima terhadap masyarakat Kabupaten Bogor dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kabupaten Bogor.
Apalagi, kata Daddy, semangat tersebut sejalan dengan intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan seluruh lembaga publik memberikan pelayanan yang cepat dan prima. Bahkan, Presiden mengancam akan memberi sanksi bagi lembaga publik yang tidak menjalankan intruksinya tersebut.

"Coba ingat, Presiden sempat bilang, lembaga publik yang tidak memberikan pelayanan cepat dan prima akan disanksi," tegas Daddy melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (24/7/2019).

Selain itu, lanjut Daddy, pelayanan publik yang cepat dan prima tentu akan menguntungkan masyarakat. Di balik keuntungan yang diterima masyarakat, kata Daddy, lembaga publik yang bersangkutan pun akan ikut diuntungkan.

"Apalagi, Bapenda berkaitan dengan pendapatan daerah. Semakin banyak masyarakat yang diuntungkan, tentu pendapatan daerah pun akan semakin besar," katanya.

Daddy menambahkan, setiap lembaga publik sudah seharusnya memberikan pelayanan yang cepat dan prima, sepertihalnya lembaga-lembaga swasta yang berlomba memberikan pelayanan publik demi menggaet konsumen sebanyak-banyaknya.

"Sama halnya dengan lembaga publik, seharusnya setiap lembaga publik mengedepankan istilah "The Customer is Our King and The Next Customer is King," tegas Daddy lagi.

Disinggung soal peran pengawasan DPRD Kabupaten Bogor, Daddy berharap, DPRD Kabupaten Bogor meningkatkan fungsi pengawasan, agar keluhan masyarakat bisa ditekan. "Pengawasan itu harus disertai sistem dan sifatnya melekat," ujarnya.

Daddy juga menambahkan, semangat pelayanan publik harus terus ditingkatkan, khususnya di Kabupaten Bogor. Terlebih, belakangan santer isu soal pemekaran wilayah demi terciptanya pelayanan publik yang cepat dan prima. "Kalau Bapenda saja banyak dikeluhkan, bagaimana mau pemekaran wilayah. Ini harus segera dibenahi," ujar Daddy.

Terpisah Ketua LSM Pasundan Raya Idris Santoso menyayangkan lambannya pelayanan di Bapenda Kabupaten Bogor. "Ini menunjukan bobroknya pelayanan publik karena tidak sesuai harapan dan jauh dari kata maksimal. Kalau pelayanan hanya semaunya mau jadi apa Kabupaten Bogor ke depannya," kata Idris Santoso.

Idris Santoso menambahkan kalau mau dirunut tidak hanya di Bapenda tapi terjadi juga di berbagai dinas dan instansi di Kabupaten Bogor. "Kalau begini kan Hanya menyerap anggaran saja dan hanya menikmati gaji saja para pegawai pemda. Karenanya aparat penegak hukum seperti Kejagung maupun Mabes Polri harus juga mengawasi kinerja para pejabat publik di Kabupaten Bogor," tandasnya.