Setelah 1 Tahun Kosong, 238 Jabatan Kepala SD dan SMP di KBB Terisi

BANDUNG BARAT - Sebanyak 238 kepala sekolah dan satu pejabat Camat Ngamprah, di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilantik dan diambil sumpah jabatan di Aula Masjid Ash Shiddiq, Kompleks Pemda KBB, Rabu (24/7/2019).

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan administrator serta kepala sekokah ini dilakukan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, turut dihadiri oleh sekda dan pejabat di lingkungan Disdik KBB.

"Sudah lebih dari setahun ada posisi kepala sekolah yang kosong dan dijabat Plt, tapi dengan dilantiknya 238 kepala sekolah hari ini kekosongan tersebut sudah terisi," kata Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kepada wartawan seusai pelantikan.

Dia mengemukakan, kepala sekolah tidak diberi beban untuk mengajar tapi bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja serta pengelolaan sekolah yang baik.

Menjadi pemimpin di ruang lingkup sekolah harus dapat menjadi contoh yang baik baik tenaga pendidik dan juga siswa. Mereka juga dituntut menciptakan prajarsa serta ide-ide baru guna meningkatkan mutu pendidikan.

"Menjadi kepala sekolah bukan pekerjaan mudah. Pegang teguh tanggung jawab dan selalu ingat amanat dari bapa pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara agar kepala sekolah menjadi panutan serta mampu memberikan dorongan kepada guru dan siswa untuk berprestasi," ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB Imam Santoso menyebutkan, dari total 238 kepala sekolah yang diambil sumpah jabatan terdiri dari 213 kepala SD dan 25 kepala SMP.

Mereka tersebar di berbagai sekolah di 16 kecamatan. Namun untuk kepala SD masih ada kekosongan sebanyak 38 sekolah, sementara untuk tingkat SMP semua telah terisi.

Pada pelantikan ini, kata Imam, ada 95 orang yang promosi dari guru kelas naik menjadi kepala sekolah. Sedangkan terkait sisa 28 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah, Disdik KBB melakukan kajian dan studi kelayakan apakah sekolah-sekolah itu memungkinkan untuk digabung.

"Sebab ada beberapa sekolah yang berada dalam satu kompleks lingkungan. Namun jumlah murid tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan untuk digabung menjadi satu," tutur Imam.

Menurut Kadisdik KBB, ketika berdasarkan kajian layak digabung, seperti SD Cipondoh di Kecamatan Saguling, maka bisa saja dari 38 sekolah itu jadi hanya kurang dari sepuluh.

Sementara untuk kepala SMP tidak ada lagi yang kosong, karena ada PNS yang dipekerjakan menjadi kepala SMP swasta ditarik dan mereka harus mau.

"Sekarang tinggal dua lagi yang posisinya dipekerjakan di SMP swasta, dan belum ditarik karena tidak ada kepala SMP yang kosong," ungkap Imam.