PT Pos Indonesia Bantah Isu Krisis Keuangan

BANDUNG - PT Pos Indonesia membantah isu yang menyebutkan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik. PT Pos justru menyebut semua bisnis berjalan sebagaimana mestinya dengan rata-rata transaksi lebih dari Rp20 triliun per bulan.

Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Benny Otoyo dalam keterangan persnya yang diterima SINDOnews mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas pernyataan Rieke Diah Pitaloka, sebagai wujud pembelaannya kepada PT Pos Indonesia (Persero). Diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda.

Karena, situasi tersebut bahkan telah disadari sejak lahirnya UU No. 38 Tahun 2009 mengenai liberalisasi industri postal, tercantum jelas dalam pasal 51. Dalam rangka penugasan itu, Pos Indonesia memikul dua tugas besar yaitu beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi dan penugasan PSO (Public Service Obligation) yang belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul.

Atas kondisi itu, kata dia, bukan berarti Pos Indonesia mengalami krisis keuangan. Bahkan, dia membantah PT Pos harus meminjam uang ke bank untuk membayar gaji karyawan. Namun, Pos Indonesia perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan, dan lain-lain. Modal kerja itu dipinjam dari bank. Pinjaman ini unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan. Sementara, membayar gaji termasuk dalam biaya operasi.

"Tapi bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Karena tidak akan ada bank yang mau memberi pinjaman untuk tujuan membayar gaji. Dan tidak ada perusahaan yang tidak perlu working kapital. Jadi isu itu tidak benar," tegas dia, Senin (22/7/2019).

Menurut dia, hingga kini perputaran uang di Pos Indonesia per bulan rata-rata lebih dari Rp20 triliun. Pendapatan yang bersumber dari APBN seperti PSO, fee distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun.

Pos Indonesia, kata dia, juga mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka Pefindo. Bahwa perusahaan struggle dalam menghadapi disrupsi itu tidak unik dan wajar saja. Untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir ini, Pos Indonesia sedang melakukan transformasi bisnis di semua aspek.

"Juga tidak benar kami disebut bangkrut atau pailit. Sampai saat ini, tidak ada PHK karena restrukturisasi. Pembayaran BPJS, iuran pensiun juga dibayar lancar tidak ada tunggakan sama sekali. Pos Indonesia juga masih bisa memberikan Layanan Pos Universal 6 hari per mingu dan Postal services di luar negeri," ungkap Benny.

Instrumen lainnya, semua utang Pos Indonesia dalam status lancar. Hak karyawan tidak tertunda, justru dengan kenaikan gaji karena cost of living adjustment terus diterapkan. Begitu pun dengan aset, yang saat ini dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan.

Perlu diketahui, kata dia, Pos adalah anggota UPU (Universal Postal Union) sebuah organ PBB yang menaungi Postal Operations di seluruh dunia. Keanggotaan di UPU diwakili oleh negara yakni Kementerian Kominfo dan Pos Indonesia. Dalam sejarah postal dunia, sekalipun mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaannya.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, perusahaan US Postal mempunyai pendapatan Rp1.000 triliun, tetapi mengalami defisit Rp100-an triliun setiap tahunnya. Namun hingga kini tetap beroperasi seperti biasa.