Demi Desa Digital, 53.000 Ketua RW di Jabar Akan Diberi Ponsel Pintar

BANDUNG - Sekitar 53.000 Ketua Rukun Warga (RW) di Provinsi Jawa Barat difasilitasi telepon seluler (ponsel) pintar atau smartphone demi memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Jabar serta mewujudkan program Desa Digital di Jabar.

Fasilitasi ponsel pintar bagi para Ketua RW tersebut merupakan wujud program Sapa Warga yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Rencananya, program tersebut akan diluncurkan secara resmi pada Agustus 2019 mendatang.

Kabar tersebut awalnya disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil, Jumat 19 Juli 2019. Dia menulis: bulan depan kemungkinan smartphone RW dgn apps “Sapa Warga” akan dimulai. Komunikasi RW dengan gubernur akan lebih mudah. Memonitor rapor/masalah di RW juga lebih mudah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar Dedi Sopandi membenarkan, program Sapa Warga akan resmi diluncurkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Agustus 2019 mendatang.

Lewat Sapa Warga, kata Dedi, komunikasi antara Gubernur dengan perangkat wilayah, khususnya Ketua RW, nantinya tak harus selalu lewat tatap muka.

"Program ini memiliki tiga fungsi, yakni layanan publik, informasi, dan pengaduan atau laporan," ujar Dedi, Sabtu (20/7/2019).

Dedi menerangkan, program ini didanai dari bantuan dana desa yang digulirkan Pemprov Jabar dimana setiap desa di Jabar mendapatkan dana bantuan masing-masing sebesar Rp127 juta.

Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga pembinaan aparatur desa, dana bantuan tersebut disisihkan untuk pembelian telepon pintar dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

"Akan ada sekitar 53.000 handphone yang dipegang RW dari total 5.312 desa di Jabar. Sejauh ini, baru sekitar 10.397 gadget yang sudah dibeli perangkat desa dari dana bantuan Pemprov Jabar," sebutnya.

"Speknya disesuaikan, tapi kira kira begini, ada RAM sekian gigabite, trus lebar layarnya antara 5-7 inci, tipenya android. Nah, ketika handphone itu sudah tersampaikan ke RW, maka inilah yang bagian dari konsep desa digital," sambung Dedi.

Meski begitu, Dedi mengakui, pihaknya hanya sebatas menyiapkan pengadaan telepon pintar tersebut. Sedangkan penyiapan konten dalam telepon pintar, termasuk pembekalan dan sosialisasi program tersebut merupakan ranah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar.

"Kontennya tentang perizinan, e-Samsat, hingga info lelang dan sebagainya. Nanti akan ada pembekalan juga dari Diskominfo kepada RW-RW kan. Nah, konten dan sosialiasi termasuk rencana pembekalan itu ada di Diskominfo," jelasnya.

Dedi juga memastikan bahwa dana bantuan desa untuk pembelian telepon pintar itu tidak akan disalahgunakan. Sebab, dana pembelian ponsel pintar tersebut sebelumnya sudah tercantum dalam proposal pengajuan dana bantuan desa.

"Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan itu pun mengacu kepada peraturan gubernur," tandasnya.