Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Laut Utara

JAKARTA - Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek tersebut adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang menghubungkan Bekasi, Jawa Barat dan wilayah Banten.

Tol tersebut diharapkan menjadi solusi kemacetan yang mendera ibu kota sekaligus difungsikan sebagai tanggul. Rencana tol tersebut diungkapkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pekan lalu. Sejauh ini proyek masih dalam kajian yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah Belanda dan Korea Selatan.

Ditargetkan pada 2020 nanti detail desain bisa diselesaikan. Namun, dipastikan nanti bentuk fisik tol tersebut berupa jembatan. Tol itu juga akan difungsikan sebagai tanggul laut. "Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nanti apabila diperlukan akan menjadi tanggul laut," ungkap Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi di Jakarta, pekan lalu.

Wacana pembangunan tol di perairan utara Jakarta sebenarnya sudah lama digagas. Proyek itu kembali mengemuka setelah review atas masterplan rancangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Dalam peninjauan ini, Kementerian PUPR melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang berperan sebagai donatur untuk pengkajian.

Hasilnya, mereka bersepakat melanjut kan Pembangunan Terpadu Pesisir IbuKotaNegara(PTPIN) atau NCICDTahap II. "Itu hanya me-review, sebenarnya hanya me-review masterplan dari yang sudah ada itu kita review, ditambah dengan desain. Dalam perjalanannya pasti ada dinamika kan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR memperkirakan proses pembangunan tanggul laut ini selesai 30 tahun ke depan. Sebagai informasi, proyek ini muncul sebagai bagian program penanganan turunnya permukaan air tanah di Jakarta agar tak tenggelam di masa depan.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko secara terpisah membenarkan Indonesia telah memperbarui nota kerja sama dengan Korsel dan Belanda yang sebelumnya berakhir pada Mei 2019. Selanjutnya pihak terkait menyusun draf rencana pembangunan.

Dia membenarkan nota kerja sama ini merupakan lanjutan dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang telah terbangun tanggul sepanjang 20,1 kilometer. "Jadi sekarang baru tahap draf konseptual desain, itu stage III. Nanti (dilanjutkan sampai) IV-VII sampai selesai," kata Jarot.

Menurut dia, pemanfaatan tanggul laut sebagai jalan berbayar menjadi salah satu opsi yang akan mengemuka dalam pembahasan draf konseptual itu. "Untuk detail desainnya, kita masih menunggu. Itu 2020 kalau tidak ada halangan detail disainnya bisa selesai," katanya.

Kapan tol dimaksud mulai dibangun? Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menandaskan, rencana pemerintah membangun jalan tol di atas tanggul masih membutuhkan kajian panjang. Selain itu, rencana tersebut juga masih harus disetujui oleh semua pihak, termasuk Presiden dan DPR.

Pemerintah, lanjut dia, saat ini juga sedang disiapkan tahap empat hingga tujuh dari pengembangan NCICD. "Wacana itu di wujudkan melalui kajian dan sifatnya dalam bentuk masterplan (rencana umum)," ucapnya.

Walaupun masih sebatas rencana, kemungkinan bertambahnya jalan tol baru bisa terakomodasi melalui rencana induk jalan tol yang dimungkinkan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun kedepan.

"Tahun 2020 masterplannya kelar, ada kemungkinan, untuk jalan tolnya (tol tanggul) dimasukkan setahun setelahnya," pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR Bidang Transportasi Muhidin M Said menyambut positif rencana pemerintah mengembangkan jaringan jalan tol baru di sebelah utara Jakarta untuk memanfaatkan tanggul laut.

Menurut dia, jaringan tol baru itu akan mampu mengurai kepadatan kendaraan dari arah Bekasi dan sekitarnya. "Apalagi aksesnya ini menghubungkan Bekasi dan Banten, saya kira ini cukup positif dan patut diapresiasi. Tapi, yang lebih penting harus kita lihat lagi dari sisi teknisnya seperti apa dari desain enginering-nya," ucap dia kepada KORAN SINDO di Jakarta.

Kendati demikian, dia berharap pembangunan infrastruktur itu semua jangan hanya bertumpu di Pulau Jawa. Tantangan pemerintah ke depan bagaimana menyeimbangkan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa demi menyeimbangkan kehidupan ekonomi penduduk yang ada di luar Jawa dan Pulau Jawa.

"Perpindahan masyarakat itu juga harus merata. Jangan hanya berpusat di Jakarta, misalnya atau kota lain di Pulau Jawa. Maka potensi-potensi ekonomi harus terus bisa lahir dan bertumbuh," ujarnya.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, konsep pembangunan jalan tol baru memanfaatkan tanggul di wilayah utara Jakarta juga harus dipikirkan dari sisi pemanfaatan produk angkutan massal lainnya.

Dia beralasan pemerintah juga merencanakan membangun jalur mass rapid transit (MRT) dari barat ke timur. "Ya, sebenarnya tidak masalah jalan tolnya dibangun di atas tanggul, tapi harus diutamakan adalah angkutan massalnya dulu berupa MRT yang eastwest ini," ucapnya.

Menurutnya, baik MRT maupun jalan tol di atas tanggul punya manfaat positif, selama mampu mengurai kepadatan kendaraan. "Yang lebih penting adalah bagaimana meng urangi angkutan pribadi agar masyarakat beralih moda ke angkutan massal ini," ucapnya. (Baca juga: Tol Bekasi-Tangerang di Laut Utara).

Dalam pandangannya, pemerintah tidak akan membutuhkan anggaran besar melalui pemanfaatan jalan tol di atas tanggul. Sebab pembangunannya juga akan menggunakan sistem konsesi. "Yang pasti butuh investor. Sedangkan pemanfaatan tanggul sendiri saya kira bisa menghemat karena tidak memerlukan timbunan lebih besar untuk bangun jalan tolnya," katanya. Ichsan Amin