Warga Miskin Berkurang, Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat bakal semakin gencar memberantas kemiskinan lewat berbagai program inovatif berbasis desa dan pendekatan digital menyusul berkurangnya warga miskin di Jabar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Diketahui, berdasarkan data BPS per Maret 2019, tercatat ada 3,4 juta jiwa warga miskin dari total penduduk Jabar yang mencapai 25,1 jiwa atau 6,91 persen. Periode yang sama tahun lalu, jumlah warga miskin tercatat 3,61 juta jiwa atau 7,45 persen dari total populasi.

Berkurangnya warga miskin di Jabar dinilai menjadi catatan positif bagi kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang belum genap setahun menjabat.

"Angkanya masih di bawah angka nasional yang berada di 9,41 persen. Jumlah penduduk Jabar terbanyak di Indonesia, tapi angka kemiskinannya nomor tiga. Penilaian objektifnya seperti itu saya kira," ujar Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah (Setda) Jabar, Hermansyah di Bandung, Selasa (16/7/2019).

Masih menurut BPS, lanjut Hermansyah, jumlah warga miskin di perkotaan per Maret 2019 juga turun menjadi 2,268 juta jiwa dari tahun sebelumnya 2,327 juta jiwa. Sementara warga miskin di perdesaan pun turun dari 1,13 juta jiwa menjadi 1,287 juta jiwa.

"Lagi-lagi angkanya turun, baik di perkotaan maupun perdesaan. Yang menarik, angka kemiskinan di desa turun lebih cepat 0,25 persen dibandingkan di perkotaan 0,20 persen. Ini menunjukkan program berbasis desa mulai menampakkan hasilnya," katanya.

Sementara, gini ratio Jabar menurut data BPS per Maret 2019 tercatat 0,402 atau menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,407. Disebutkan pula, gini ratio perkotaan berada di angka 0,410, sedangkan perdesaan 0,319.

"Jabar memiliki beberapa daerah pabrik yang berdekatan dengan DKI Jakarta, seperti Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Tentu saja UMR (upah minimum regional)-nya sedikit banyak terpengaruhi standar Jakarta yang tinggi. Sementara daerah yang lain tidak demikian," jelasnya.

Menurut Hermansyah, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan Pemprov Jabar menangani dua sisi. Pertama, membantu program pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin, dan program-program lainnya.

Namun, di sisi lain, Pemprov Jabar juga fokus meningkatkan pendapatan warga melalui program seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product (OPOP), One Village One Company (OVOC), dan program lainnya seperti Desa Digital untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga warga desa menjadi lebih produktif.

"Kenapa pengentasan kemiskinan di era Pak RK (Ridwan Kamil) lebih banyak di desa dibandingkan perkotaan? Pertama karena itu sudah jadi komitmen awal beliau. Kedua, kemiskinan di kota disebabkan urbanisasi dimana warga tanpa skill dan keahlian berbondong datang ke kota. Akhirnya mereka jadi pengangguran dan miskin di kota," terangnya.

"Nah dengan program berbasis desa ini, diharapkan dapat menekan urbanisasi. Buat apa merantau ke kota jika di desanya mereka sudah sejahtera. Jika sudah begitu, otomatis kemiskinan di kota menurun," lanjut Hermansyah.

Hermansyah mengakui, sebagaimana provinsi lain di Indonesia, Provinsi Jabar pun memiliki keterbatasan anggaran. Namun, hal itu bukan halangan untuk berhenti membangun. Salah satu cara yang gencar dilakukan Pemprov Jabar, yakni melobi pemerintah pusat dan pihak lain agar mau mengeluarkan dana dengan skema pembiayaan kreatif yang sesuai prosedur.

"Pak RK sudah menyatakan bahwa untuk Jabar Juara Lahir Batin butuh Rp800 triliun, sedangkan APBD Provinsi hanya Rp35 triliun. Itu sebabnya, Pemprov Jabar tidak lelah berkolaborasi, terutama dengan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menyiasati keterbatasan anggaran," katanya.

Hermansyah menambahkan, berbagai program berbasis desa dan digital yang diusung Gubernur Jabar Ridwan Kamil tentu saja masih banyak yang perlu dibenahi. Namun, kata dia, semangat yang coba dihadirkan bagus dan menginspirasi. Oleh karenanya, diperlukan dukungan dari semua stakeholders.

"Dengan pentahelix pembangunan, birokrasi, akademisi, komunitas, swasta, dan media, Pemprov Jabar mencoba tetap di jalur itu," tandasnya.

(BACA JUGA: Hingga Maret 2019 Jumlah Warga Miskin di Jabar 3,4 Juta Jiwa)