Revolusi Industri 4.0, Buruh Berharap Perusahaan Tak Ganti Tenaga Manusia ke Robot

BANDUNG - Buruh Jawa Barat meminta Revolusi Industri 4.0 tidak ditanggapi kalangan industri dengan mengganti tenaga kerja manusia ke robot. Perkembangan industri mestinya memberi kesejahteraan kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan efisiensi.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto mengatakan, Revolusi Industri 4.0 mestinya tidak serta- merta mengganti tenaga kerja menjadi robot. Jangan sampai, revolusi industri ini menyebabkan tenaga kerja menjadi berkurang.

"Jangan tenaga kerja ini serta-merta menjadi berkurang. Tetapi kan bisa dialihkan ke keahlian lainnya. Persoalan ini juga menjadi salah satu yang kami bahas dalam Musda FSP TSK SPSI (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)," kata Roy, Selasa (16/7/2019).

Buruh, kata dia, juga akan meminta konsep atau road map pemerintah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jangan sampai tak ada upaya pemerintah yang menyebabkan banyak buruh diberhentikan akibat efisiensi tenaga kerja. Padahal, efisiensi bisa dilakukan dengan memindahkan tenaga kerja ke bidang kerja lainnya.

Pihaknya, kata Roy, juga mengkritisi program sertifikasi yang dilakukan Pemprov Jabar yang lebih banyak ke sektor lainnya. Mestinya, sertifikasi juga dilakukan pada sektor garmen, tekstil, dan industri manufaktur lainnya. Pihaknya berharap, pemerintah lebih fokus menggarap sektor ini agar buruh semakin siap menghadapi revolusi industri yang serba digital ini.

"Kami juga sudah sosialisasi ke teman-teman buruh, kami terus berusahasa agar mereka mau meningkatkan kompetensinya," kata Roy.

Kadisnakertrans Jawa Barat M Ade Afriandi mengakui, perlu upaya nyata menghadapi pergeseran kondisi ketenagakerjaan saat ini. Namun, pihaknya tetap berusaha agar tenaga kerja Jawa Barat berdaya saing dan kompetitif. "Misalnya, semua pekerja harus memiliki sertifikasi keahlian," imbuh dia.

Pemprov Jabar, kata Ade, telah menyiapkan dana Rp2 miliar untuk penyelenggaraan sertifikasi pada 2020. Anggaran itu akan dipakai untuk sertifikasi calon tenaga kerja, sehingga membantu mereka memiliki sertifikat keahlian yang memadai.