Emil Sebut Ekonomi Kreatif di Jabar Paling Progresif

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, laju pengembangan ekonomi krearif di Provinsi Jabar tergolong progesif dan pihaknya berkomitmen terus mengembangkan ekonomi kreatif di Jabar.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional Tahun 2018-2025 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil itu, komitmen pihaknya terhadap pengembangan ekonomi kreatif tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

"Masa depan kita ada pada ekonomi imajinasi, ekonomi yang hadir karena adanya kreativitas," ujarnya.

Emil melanjutkan, ekonomi kreatif menjadi bagian utama dalam proses pembangunan di Jabar. Dia pun menyatakan bahwa Jabar menjadi provinsi penyumbang ekspor produk ekonomi kreatif pada 2016 lalu sebesar 31,96 persen.

Selain itu, Jabar menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB) di bidang ekraf terbesar, yakni 11,81 persen atau tertinggi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 persen, dan Bali sebesar 12,57 persen.

Berbagai komoditas ekonomi kreatif, kata Emil, berkembang di Jabar, seperti game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fesyen, batik, bambu, dan banyak komoditas lainnya.

Apalagi, sambung Emil, Pemprov Jabar tengah mengembangkan beberapa program unggulan, seperti One Village One Company (OVOC) maupun One Pesantren One Company (OPOC). Menurutnya, kedua program tersebut akan bergerak di bidang industri kreatif.

Emil pun mencontohkan sejumlah desa yang mengembangkan desa wisata. Kemudian, ada pesantren yang mengembangkan produk kerajinan khas di wilayahnya serta ada pula yang mengembangkan produk kuliner dan produk furnitur bernilai seni.

Dengan program tersebut, Emil menyebutkan, sebanyak 530 desa di Jabar kini telah berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju. Artinya, banyak desa yang mampu mengoptimalkan serta mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Sementara desa maju sudah memiliki kemampuan mengelolanya, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusianya dan menanggulangi kemiskinan," paparnya.

Emil menambahkan, komitmen Pemprov Jabar dalam pengembangan ekonomi kreatif juga bakal terwujud dengan akan hadirnya pusat ekonomi kreatif (creative hub) dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah yang akan hadir di 27 kabupaten/kota di Jabar sebagai upaya penggalian potensi ekraf di setiap kabupaten/kota.

"Jawa Barat provinsi terdepan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, jadi satu- satunya provinsi yang punya perda tentang ekonomi kreatif. Kedua, tahun ini juga sedang dibangun pusat kreatif di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat," katanya.

"Nanti akan ada Bekraf kecil di daerah-daerah yang nantinya dikoordinir pusat dan akhirnya berdampak pada perkembangan ekraf nasional. Pokoknya, Jawa Barat paling siap mengenai strategi ini, paling komitmen soal ekraf," sambung Emil.

Untuk diketahui, pada 2019 ini, Creative Hub tengah dibangun di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan pada 2020 nanti, Creative Hub akan dibangun di Kota Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Sumedang.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan, pada akhir 2018 lalu, telah ditetapkan Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025. Perpres tersebut ditetapkan sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Triawan berharap, sosialisasi yang berlangsung di Jakarta selama dua hari mulai 15 sampai 16 Juli 2019 itu dapat meningkatkan sinkronisasi para pemangku kebijakan agar pelaksanaan Perpres Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 yang berkesinambungan antarstakeholder dapat terbentuk.

"Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antar Kementerian dan Lembaga agar pelaksanaan perpres ini dapat berjalan optimal," katanya.