DPRD Pangandaran Usulkan 40 Raperda

PANGANDARAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sudah mengusulkan 40 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam lima tahun ini.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan, setiap tahun DPRD Pangandaran mengusulkan 10 Raperda inisiatif. "Tahun 2019 DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan 6 Raperda," kata Iwan, Jumat (5/7/2019).

Iwan menambahkan, setiap Komisi mengusulkan dua buah Raperda berdasarkan mitra kerja dengan SKPD. "Raperda inisiatif bisa berasal dari perorangan, gabungan perorangan, komisi, gabungan komisi dan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda)," katanya.

Menurut Iwan, Raperda pada tahun sebelumnya dipelopori oleh Bapemperda dan tahun 2019 baru pertama kali dipelopori oleh semua Komisi. "DPRD Pangandaran Periode 2014 hingga 2020 sudah bisa dibilang produktif dalam pembentukan sebuah Perda," jelas Iwan.

Sebagai unsur pimpinan, Iwan mengapresiasi kinerja seluruh anggota DPRD karena sudah menghasilkan puluhan Perda. "Untuk enam Raperda inisiatif DPRD yang terakhir akan mulai dibahas oleh Pansus," katanya.

Setelah adanya penyampaian dari Bupati dan juga dari tiap Komisi, keenam Raperda itu sudah pantas untuk dibahas.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran H Endang Ahmad Hidayat mengatakan, keenam Raperda tersebut disebut sangat krusial dan harus segera ditetapkan. "Komisi yang kami bidangi mengenai tera ulang dan juga pramuwisata. Kedua Raperda ini sangat penting untuk diimplementasikan sekarang," kata Endang.

Saat ini Kabupaten Pangandaran memiliki rencana untuk membentuk lembaga yang bergerak di bidang tera ulang dan metrologi. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat Pangandaran dan juga mencegah kecurangan dalam hal jual beli.