Apkasi Jabar Minta Pemerintah Naikkan Gaji Bupati

BANDUNG BARAT - Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Jawa Barat Aa Umbara Sutisna meminta pemerintah pusat menaikkan gaji bupati. Pasalnya, besaran gaji pokok bupati saat ini sudah tidak sebanding dengan tanggung jawab dan konsekuensi pekerjaan yang harus diemban sehingga selayaknya ada penyesuaian.

"Nominal gaji pokok bupati yang sekarang tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Makanya kalau bisa pemerintah segera menaikkan gaji pokok bupati yang hanya Rp6 juta/bulan," kata Aa Umbara yang juga Bupati Bandung Barat kepada wartawan di Lembang, Kamis (4/7/2019).

Aa Umbara yang menerima rombongan Field Trip Apkasi Otonomi Expo 2019 ke Floating Market, Lembang, menilai upaya untuk adanya kenaikan gaji bupati sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu oleh ketua umum Apkasi. Namun memang hingga sekarang hal itu belum terealisasi karena terkait dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini presiden.

Dia mengakui, gaji pokok bupati sekarang memang belum ideal, meskipun penghasilan bupati juga ada dari operasional lainnya. Kenaikan gaji pokok bupati dipandang penting agar para kepala daerah bisa fokus dalam bekerja, menghindari adanya praktik korupsi, atau tersangkut dengan aparat penegak hukum (APH). Paling tidak, operasional bupati dinaikkan karena nilai yang sekarang belum sampai 30% angka ideal.

"Sebenarnya regulasi kenaikan gaji bupati ini yang harus dibuat oleh pemerintah pusat, karena toh anggarannya tetap dari APBD daerah. Kalau daerah yang PAD-nya besar maka dari kenaikan persentase operasional bupati saja sudah lumayan, apalagi kalau naiknya dengan gaji pokok juga," kata dia.

Kenaikan gaji pokok kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati, sudah sangat mendesak. Ini dikarenakan tekanan dan tuntutan dari masyarakat kepada kepala daerah sangat tinggi. Apalagi, jika dikaitkan dengan janji-janji pada saat kampanye. Dikhawatirkan jika tidak ada penyesuaian gaji, bukan tidak mungkin akan banyak kepala daerah yang yang terjerat korupsi. Apalagi, dengan pola pilkada saat ini seorang calon kepala daerah harus memiliki modal yang kuat.

"Idealnya memang gaji pokok bupati dinaikkan misalnya jadi Rp50 juta/bulan. Memang menaikkan gaji tidak serta merta menghilangkan praktik korupsi hingga zero, tapi paling tidak hal itu bisa diminimalisasi," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD KBB Jejen Zaenal Arifin saat dimintai tanggapannya.