Ridwan Kamil Minta Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Utamakan Kualitas

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan, pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi harus mengutamakan kualitas, bukan harga yang murah. Jika hal itu dilakukan, Gubernur yakin kualitas pembangunan di Jabar akan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran besar untuk perbaikan pada masa mendatang.

"Kultur yang penting menang dulu, kualitas gimana harus diubah, yakni yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah," tegas Ridwan Kamil seusai Rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (4/7/2019).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mencontohkan, beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan namun sejumlah bagiannya sudah rusak. "Ada gedung milik pemerintah baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak, dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut, akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan," jelas Emil.

Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan, kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.

"Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar, sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang," paparnya.

Karena itu, Emil akan mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membatasi nilai pengadaan barang dan jasa tanpa lelang. "Kalau boleh, ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang," katanya.

Emil menekankan, di masa kepemimpinannya, semua pembangunan harus berkualitas yang diawali proses pengerjaan dan pembelian barang dan jasa yang baik. Pemprov Jabar pun, kata Emil, akan terus berinovasi memperbarui teknologi dan regulasi untuk memastikan kualitas pembangunan serta menghilangkan celah untuk modus korupsi.

"Kita sudah mendapat dukungan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memastikan proses pembangunan di Jabar betul-betul berkualitas," tegasnya.

Salah satu inovasi Pemprov Jabar dalam urusan pengadaan barang dan jasa, lanjut Emil, adalah dibentuknya Biro Pengadaan Barang/Jasa. Melalui Biro ini, pengadaan barang dan jasa menjadi satu pintu dan tidak lagi tersebar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sulit diawasi.

"Kedua, kita sudah memperbanyak e-katalog sehingga sudah terjamin prosesnya oleh LKPP yang membuat proses menjadi lebih efektif dan menghindari tindakan korupsi. Insya Allah Jabar dalam proses pengadaan barang/ jasa akan memastikan kualitas pembangunan jauh lebih baik dan transparan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Ronny Dwi Susanto mengungkapkan, sejak KPK berdiri, tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tertinggi kedua, yakni 20 persen dan tertinggi pertama adalah suap. Menurutnya, praktik suap tersebut juga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Malah yang disuap ini mengenai PBJ (pengadaan barang dan jasa) karena dalam proses PBJ tidak hanya setelah DPA SKPD-nya ditetapkan, tapi dari mulai proses identifikasi barang sampai nanti penyerahan hasilnya. Tetapi kita sudah evaluasi dalam PBJ ini dan sekarang sudah lebih baik," katanya.