Backlog Rumah di Jabar 4,5 Juta Unit

Selasa, 02 Juli 2019 - 14:47 WIB
Backlog Rumah di Jabar 4,5 Juta Unit
Istimewa
A A A
BANDUNG - Kesenjangan pembangunan rumah dan kebutuhan masyarakat terkait perumahan (backlog) di Jawa Barat diperkirakan mencapai 4,5 juta unit. Masih adanya kebijakan yang tumpang tindih dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka backlog.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jabar Joko Suranto mengatakan, angka backlog di Jabar terus meningkat, seiring pertumbuhan masyarakat. Saat ini angka backlog mencapai 4,5 juta unit atau sekitar 30% dari angka backlog nasional yang mencapai 14 juta unit.

"Hanya saja, daya beli dan kemampuan masyarakat berbeda, orang yang butuh belum tentu bisa membeli rumah. Apalagi kebutuhan akan perumahan tiap tahun terus meningkat, jadi menambah angka backlog," jelas Joko pada Halalbihalal REI Jabar di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (2/7/2019).

Menurut dia, banyak tantangan yang mesti dihadapi para pengembang perumahan. Untuk rumah subsidi misalnya, terkait kesiapan dana subsidi yang menurut roadmap baru terealisasi pada September mendatang. Kondisi itu, kata dia, berbahaya dan menghambat proses pemasaran rumah subsidi.

"Selanjutnya soal daya beli. Ini harus diperbaiki. Artinya kalau konsep pemerintah ada, mestinya harus didorong. Perbaiki dengan kepastian usaha, anggaran dan kebijakan jangan tumpang tindih," jelas dia.

Kebijakan yang dinilai bakal menghambat adalah perbankan akan memunculkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 211, yakni pencadangan 100 persen tanpa dikurangi jaminan. Itu akan membuat perbankan lebih ketat menyalurkan pembiayaan.

Belum lagi, kata dia, untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) komersial, tidak ada penurunan suku bunga. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian suku bunga. Hal itu dinilai berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat.

"Kalau suku bunga subsidi sudah rendah 5%, tapi komersial tetap sama. Padahal BI sudah melakukan penurunan suku bunga, tapi komersial tetap sama. Mestinya bisa turun," beber Joko.

Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jabar Triana Gunawan mengatakan, walaupun berat, sektor properti masih ada peluang. Namun, para pengembang harus membuat terobosan agar kemauan mayarakat lebih tinggi.

"Tinggal bagaimana pengembang, apakah kita akan lakukan perubahan pada tata cara pembangunan agar lebih efisien. Termasuk soal penggunaan bahan bangunan, apakah menggunakan role model yang lebih efisien," kata dia.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 5.8990 seconds (0.1#10.140)