TB Hasanudin: Pemerintah Perlu Kontrol demi Kepentingan Publik

BANDUNG - Rekonsiliasi nasional yang diserukan sejumlah pihak setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), dinilai harus dipertimbangkan kembali.

"Menurut hemat kami dan mendengar aspirasi dari bawah, sebaiknya dipertimbangkan ulang bila rekonsiliasi itu diartikan sebagai bergabung di pemerintahan dan mendapat kursi di kabinet," tegas Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin di Bandung, Sabtu (29/6/2019).

Pertimbangan kembali tersebut, ujar Hasanudin, penting dilakukan mengingat pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, menjadi pertarungan politik paling keras baru saja berakhir.

"Hoaks dan fitnah secara masif dan sistimatis merajalela. Kenyataannya, hingga kini, luka akibat hoaks dan fitnah itu belum hilang dari ingatan kita semua. Apalagi, berita bohong dan fitnah ini menyasar personal, komunitas, bahkan partai," ujar dia.

Selain itu, tutur Hasanudin, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan partai koalisinya akan baik-baik saja bila berada di luar pemerintahan, termasuk mengambil sikap sebagai oposisi.

"Justru pemerintahan yang baik membutuhkan kontrol dari luar agar terjadi keseimbangan demi kepentingan publik," tandas Hasanudin.