KPPU Temukan Indikasi Kartel 'Bermain' dalam Kenaikan Tiket Pesawat

BANDUNG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi ada campur tangan kartel pada naiknya harga tiket pesawat di Indonesia. Indikasi itu setelah KPPU menemukan adanya jabatan rangkap pada maskapai berbeda.

"Justru kami telah menemukan indikasi yang cukup kuat, bahwa kenaikan tarif tiket yang dikaitkan dengan pasal pelanggaran kartel, dimulai dengan adanya temuan jabatan rangkap di antara beberapa maskapai," kata Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo di Bandung, Kamis (27/6/2019).

Menurut dia, mestinya maskapai bersaing satu sama lain. Tetapi ternyata ada jabatan rangkap. Dimana satu struktur pimpinan maskapai juga menjadi struktur pimpinan di maskapai lainnya. Dia menyebut, ada tiga maskapai yang melakukan praktik jabatan rangkap.

"Ada direktur utama yang menjadi komisaris utama maskapai lain, yang notabene mestinya bersaing. Itu sudah melanggar pasal tentang jabatan rangkap," ujar dia.

Indikasi atas jabatan rangkap itu, kata dia, sudah cukup kuat untuk membuat harga tiket pesawat. Karena bisa saja, ada pengambilan keputusan terkait tarif pesawat di satu maskapai dan maskapai lainnya.

"Memang kalau untuk pembuktian adanya kartel, sangat sulit pembuktiam data nya. Tapi kalau lewat data jabatan rangkap ini, sudah cukup kuat membawa kasus ini ke meja persidangan," tegas dia.

Menurut Kodrat, pihaknya tak hanya mendeteksi ada kartel pada tiket pesawat, tetapi juga pada tarif bagasi, dan kargo. Namun hal itu perlu pembuktian lebih lanjut.

Namun demikian, Kodrat mengaku, KPPU hingga kini terus bekerja melakukan penyelidikan agar persoalan naiknya tarif tiket pesawat bisa dibuka seterang terangnya. KPPU, kata dia, mengetahui ekspektasi masyarakat atas masalah ini cukup besar.

"Kami memang rasakan betul tekanan publik, tapi kami mendengar bahwa komisi 6 sudah bentuk tim untuk kaji masalah ini. Ini petunjuk, bahwa bukan hanya masyarakat yang gregetan, tapi wakil rakyat juga gregetan," imbuh dia.