Dedi Mulyadi Sebut Pernyataan JK Tutup Polemik Soal Munas Golkar

BANDUNG - Pernyataan politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai penutup polemik Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Diketahui, JK menyatakan tak perlu ada percepatan Munas Golkar untuk memilih ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. JK mengatakan, munas memerlukan ongkos yang besar. Jika Munas Golkar digelar sekarang, kata JK, hal itu akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

"Pernyataan Pak JK itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat," tegas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Dedi menyatakan, pihaknya setuju dengan pernyataan yang disampaikan JK. Sebab, percepatan Munas Golkar hanyalah pemborosan. Oleh karenanya, Munas Golkar tak perlu dipercepat dan perhelatannya dilaksanakan sesuai jadwal, yakni Desember 2019. "Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal, agendanya tidak mendesak," katanya.

Selain itu, lanjut Dedi, desakan munas hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas, sekalipun kader Golkar. Sebab, kata dia, munas itu layak disuarakan oleh pengurus DPD I dan DPD II Golkar serta organisasi sayap. "Yang capable desakan untuk munas Golkar DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu," paparnya.

Dedi juga mengibaratkan munas sebagai proses kelahiran. Jika seorang bayi dilahirkan lewat operasi cesar dan prematur, kata Dedi, tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.

"Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar. Biarlah munas seusai dengan jadwal biar menghasilkan 'bayi' yang sehat," tandasnya.