Dedi Mulyadi Tuding Pihak yang Desak Munaslub Golkar Incar Kursi Menteri

BANDUNG - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding, desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sebagai manuver pihak-pihak yang mengincar jatah kursi menteri di Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).

Dedi menegaskan, saat ini, tidak ada hal mendesak maupun peristiwa politik yang mengharuskan Partai Golkar segera menggelar Munaslub. "Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres dan Pileg," ungkap Dedi, Senin (24/6/2019).

Peristiwa lain, lanjut Dedi, yakni menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk memilih tokoh Partai Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menempati jabatan menteri. "Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024 karena bicaranya lima tahun ke depan, tidak mesti tergesa-gesa (digelar) bulan Oktober," katanya.

Karena itu, menurut Dedi, Munas Partai Golkar yang dijadwalkan digelar Desember 2019 tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal.
"Kalau ingin bulan Oktober, berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di bulan Oktober, hubungannya dengan presiden, urusan kabinet," tuturnya.

Dedi menganggap, indikasi tersebut menunjukkan bahwa desakan untuk menggelar Munaslub Golkar berasal dari elite dan orang per orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini. "Bukan murni urusan kepartaian," tegas Dedi.

Terkait tudingan bahwa Airlangga Hartarto gagal mempertahankan 91 kursi Partai Golkar di DPR RI sebagai alasan digelarnya Munaslub, Dedi menilai, alasan itu tak sejalan dengan kondisi riil Partai Golkar menjelang Pileg 2019. "Golkar (mengalami) empat kali Munas. Pak Airlangga jadi Ketua Umum ketika Partai Golkar dalam kondisi sangat terpuruk," katanya.

Dedi memaparkan, Airlangga mampu memimpin Partai Golkar meraih 85 kursi ketika partai berlambang pohon beringin itu tertimpa citra negatif akibat kasus Setya Novanto dan Idrus Marham serta kasus hukum lainnya. Bahkan, saat itu, raihan suara Partai Golkar diprediksi di bawah dua digit. "Justru kami menilai, raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus," ujarnya.

Menurut Dedi, kondisi berat yang dihadapi Partai Golkar itu pun dirasakan langsung dirinya saat mengampanyekan Partai Golkar di lapangan. Meski begitu, Partai Golkar ternyata masih menunjukkan hasil yang baik di Pileg 2019. "Sangat berat, tidak ada electoral effect dari pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik," ungkap Dedi.

Dedi menegaskan, Munas maupun Munaslub merupakan urusan dapur Partai Golkar dan para pihak yang berhak membicarakan hal itu terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Partai Golkar tingkat I dan II, serta Ketua Umum Partai Golkar. "Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami," tandas Dedi.