Kursi Dirut 6 Rumah Sakit Kosong, Kinerja Dinkes Jabar Disorot

BANDUNG - DPRD Jawa Barat menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar menyusul masih kosongnya jabatan direktur utama (Dirut) enam rumah sakit (RS).

Kekosongan jabatan dirut yang telah berlangsung cukup lama itu, dinilai mengganggu kinerja keenam RS di bawah naungan Dinkes Jabar tersebut.

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyesalkan persoalan tersebut tak kunjung terselesaikan dan berimbas pada tidak optimalnya kinerja Dinkes Jabar, terutama dalam penyerapan anggaran akibat banyaknya gagal lelang.

Keenam RS yang tak memiliki dirut, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung; RS Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB); RS Paru Sidareja, Kabupaten Cirebon; RSUD Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi; RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut; dan RS Kesehatan Kerja, Rancaekek, Kabupaten Bandung.

"Ini sudah sangat menggangu dan berdampak pada menurunnya kinerja dari Dinas Kesehatan dan ini sudah terjadi cukup lama," kata Abdul Hadi di Bandung, Minggu (16/6/2019).

Menurut Abdul Hadi, per 1 Januari 2018 lalu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah melakukan perpanjangan masa tugas Pelaksana tugas (Plt) dirut di keenam RS tersebut. Dengan demikian, masa tugas Plt yang seharusnya maksimal satu tahun bertambah.

"Dan sekarang sudah masuk bulan Juni. sudah lebih dari setengah tahun, ternyata masih belum juga diangkat direktur utama di enam rumah sakit tadi," ungkapnya.

Hadi menerangkan, Plt dirut secara psikologis tidak berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Hadi mencontohkan, kondisi tersebut tampak jelas di RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut, hingga menyebabkan kegagalan lelang sekitar Rp100 miliar.

"Plt tidak berani mengambil keputusan bahwa lelang yang gagal ini sebenarnya masih bisa dilakukan langkah-langkah komunikasi kepada mitra dinas yang lain. Hanya saja, karena statusnya Plt, hal itu tidak dilakukan," jelasnya.

Kegagalan lelang tersebut akhirnya membuat anggaran sekitar 100 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk perluasan bangunan RS tersebut tidak terserap. Sehingga, masyarakat pun terancam tidak terlayani dengan baik.

"Ini salah satu akibat tidak adanya direktur definitif dari rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov Jabar. Akhirnya, serapan dinas secara total, termasuk rumah sakit tadi dalam satu pos hanya 75 persen, sangat rendah dibandingkan dinas-dinas yang lain," paparnya.

Selain gagal lelang dan minimnya serapan anggaran di Dinkes Jabar yang hanya 75 persen, Hadi juga menyebutkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) di RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut.

"Ada perbedaan metoda perhitungan nilai pekerjaan antara yang biasa dikerjakan Dinkes Jabar dan yang dipakai BPK," ungkapnya.

Hadi juga mengaku, sudah berkali-kali mengingatkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil kekosongan jabatan dirut di enam RS tersebut, baik secara langsung maupun melalui forum, agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan.

"Kami berharap agar dalam pembahasan APBD 2020 dan dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan yang akan segera dimulai bulan ini hingga Agustus nanti, posisi dirut dan jajarannya di rumah sakit milik pemprov itu terisi lengkap," harapnya.

Hadi juga meminta, Dinkes Jabar di bawah kepemimpinan Berli Hamdani Gelung Sakti melakukan berbagai percepatan. Selain segera melantik dirut RS milik Pemprov Jabar, Dinkes Jabar juga diminta mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Sebagai informasi, posisi Kepala Dinkes Jabar sebelumnya dijabat oleh Plt selama empat bulan lantaran minimnya kandidat dalam open bidding yang diinisiasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Otomatis, hal tersebut berpengaruh pada minimnya prestasi. Bahkan, penyerapan anggaran di Dinkes Jabar berada dalam zona merah alias sangat rendah. "Dengan pimpinan baru jangan sampai gagal lelang lagi, jadi silpa lagi," tandas Abdul Hadi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jagar Ridwan Kamil akhirnya melantik Berli Hamdani Gelung Sakti sebagai Kepala Dinkes Jabar. Mantan Kenakan Dinkes Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat itu, dilantik sebagai Kepala Dinkes Jabar setelah sukses terpilih melalui proses seleksi terbuka atau lelang jabatan yang digelar Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berpesan agar Berli mampu menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan di Jabar. Selain itu, Emil juga berpesan agar Berli mampu memimpin seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinkes Jabar dengan baik.

"ASN Dinkes Jabar harus memiliki integritas yang kuat, profesional, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati," tegas Emil.