alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PKB Serahkan LHKPN 12 Caleg DPRD Jabar Terpilih ke KPU

Agung Bakti Sarasa
PKB Serahkan LHKPN 12 Caleg DPRD Jabar Terpilih ke KPU
Sekretaris DPW PKB Jabar Sidkon Djampi (kedua dari kiri) menyerahkan LHKPN 12 caleg DPRD Jabar terpilih kepada Komisioner KPU Endun Abdul Haq di Kantor KPU Jabar, Rabu (29/5/2019). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa

BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 12 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Jabar terpilihnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.

Pelaporan harta kekayaan caleg DPRD Jabar terpilih asal PKB tersebut diapresiasi KPU. Pasalnya, PKB menjadi partai politik (parpol) pertama yang menyerahkan LHKPN caleg terpilihnya ke KPU Jabar. Langkah tersebut dinilai perlu diikuti parpol lainnya.

"Kami sangat mengapresiasi langkah PKB Jabar karena sesuai regulasi, penyerahan LHKPN ini wajib hukumnya, terutama bagi calon terpilih," ujar Komisioner KPU Jabar Endun Abdul Haq seusai menerima berkas LHKPN 12 Caleg DPRD Jabar terpilih asal PKB di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (29/5/2019).



Namun, lanjut Endun, secara legal, pihaknya belum mengetahui caleg DPRD Jabar terpilih yang akan dilantik mengingat adanya sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski sengketa pemilu tersebut berkaitan dengan hasil pilpres, kata Endun, hal itu berpengaruh pula pada jadwal penetapan caleg terpilih.

"MK akan mengeluarkan BPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) itu 1 Juli (2019). Kalau tidak ada yang menyengketakan, paling lama empat hari setelah itu bisa langsung pleno (penetapan calon terpilih) kita," jelasnya.

Meski begitu, lanjut Endun, pihaknya berharap langkah PKB Jabar ini diikuti oleh parpol lainnya di Jabar. Dia mengakui, PKB Jabar merupakan parpol yang pertama kali menyerahkan LHKPN para caleg terpilihnya ke KPU Jabar.

"Sesuai peraturan KPU 2109, setiap calon terpilih wajib menyerahkan LHKPN, mudah-mudahan bisa diikuti peserta pemilu lain," harap Endun.

Dia menambahkan, LHKPN paling lambat diserahkan tujuh hari setelah penetapan. Berkaitan dengan adanya gugatan hasil Pemilu 2019 di MK, maka penetapan calon terpilih kemungkinan baru bisa dilakukan pada akhir Juli 2019 mendatang.

"Kalau tidak menyerahkan LHKPN, sanksinya calon terpilih ini tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jabar Sidkon Djampi mengatakan, partainya mempunyai tim tersendiri yang fokus mengurusi laporan kekayaan para caleg terpilihnya itu.

Menurut dia, tim beserta 12 caleg DPRD Jabar terpilih itu telah bekerja menyusun LHKPN sejak masing-masing caleg menerima pemberitahuan lewat email dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengisi LHKPN. "Ada 12 orang (caleg) dapat email dari KPK," katanya.



(awd)